Gerakan Adili Jokowi Menggema di Seantero Negeri

Jakarta, MI - Gerakan massa meminta aparat penegak hukum segera mengadili mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggema di seantero negeri. Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi menjalankan kekuasaan dengan korup.

Hal itu terlihat dari rekam jejak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin negara terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) bersama lima finalis lainnya. OCCRP menyebut pihaknya menerima nama-nama finalis untuk "penghargaan tokoh kejahatan terorganisir dan korup" dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain yang masuk dalam jaringan global organisasi mereka. Dari para finalis itu, OCCRP memilih mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad sebagai pemenang.

"Seperti apa yang dilakukan Assad, pemerintah yang korup melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan," tulis editor OCCRP yang juga salah satu juri, Drew Sullivan.

OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Lembaga ini berkantor di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. Dari situs resminya dikatakan OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang memiliki mitra dengan media lain untuk menerbitkan laporan atas apa yang terjadi di dunia termasuk investigasi.

Didirikan oleh jurnalis investigasi kawakan, Drew Sullivan dan Paul Raud pada 2007, OCCRP memulai kerjanya di Eropa Timur dengan menggandeng beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif.

Atas penobatan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai maraknya gerakan massa agar aparat penegak hukum mengadili Jokowi karena perbuatannya.

Bahkan menurutnya, gerakan adili Jokowi yang muncul terkait desakan mengadili Jokowi ini bagian dari bom waktu, di mana selama ini Jokowi sudah menjalankan kekuasaan secara korup, tidak saja soal uang, tetapi juga terkait sistem.

"Jokowi layak diperiksa atas keterlibatannya membangun sistem nepotisme dan koruptif, yang membuat negara dan pemerintah alami kekacauan,” ujar Dedi Kurnia Syah dalam keteranganya, Minggu (9/2/2025).

Dedi mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kembali meningkat. Sejumlah kebijakan koruptif Jokowi terhadap sistem politik di Indonesia, diantaranya, perubahan konstitusi terkait pilpres dan proyek strategis nasional alias PSN.

Akibat sistem yang korup yang dilakukan Jokowi membuat  Presiden Prabowo Subianto kena imbasnya. Penghematan besar-besaran Prabowo menandai jika Jokowi membuat sistem keuangan Indonesia di ambang kebangkrutan.[Lin]