53 Sekolah Rakyat Ditargetkan Dibuka pada Tahun Ajaran 2025/2026

Jakarta, MI - Pemerintah menargetkan 53 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026. 

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa jumlah ini masih bisa bertambah seiring dengan koordinasi yang terus dilakukan dengan pemerintah daerah.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025). 

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar program Sekolah Rakyat terus dimatangkan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak daerah dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. 

Dari 53 lokasi yang telah dipilih, kata dia, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. "Ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," ujar Amalia.

Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi standar kelayakan, termasuk tersedianya asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, serta fasilitas olahraga. 

“Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupilah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," paparnya.

Adapun lokasi sekolah rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

Pemerintah terus melakukan konsolidasi anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat, guna memastikan kesiapan program ini berjalan optimal.

"Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang," jelas Gus Ipul.

Saat ini, tim dari berbagai kementerian terkait sedang membahas aspek-aspek penting program ini, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola.

Gus Ipul juga menambahkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran yang diperlukan.

“Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya," tandasnya.