Program Gizi Nasional Capai 42 Juta Penerima, Target 99 Persen Terserap

Jakarta, Mi - Program Makanan Bergizi Nasional yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan capaian signifikan sepanjang tahun 2025.

Hingga November ini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 42 juta penerima manfaat di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Capaian ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025). 

Dalam rapat tersebut, Dadan menjelaskan perkembangan program serta tingkat penyerapan anggaran BGN tahun 2025.

“Program makanan bergizi sampai hari ini telah membentuk 14.853 Satuan Penyedia Makanan Bergizi (SPMG) yang tersebar di 594 kabupaten/kota dan 7.022 kecamatan,” ujar Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Program ini mencakup kelompok penerima yang beragam, mulai dari balita hingga ibu hamil dan menyusui.

“Penerima manfaat terbesar berasal dari anak sekolah dasar sebanyak 7,75 juta siswa, disusul balita hampir 1,8 juta anak, anak usia dini 1,6 juta, taman kanak-kanak 1,9 juta, serta raudhatul athfal 626 ribu,” ujar Dadan.

Selain itu, program juga menyasar ibu hamil (200 ribu orang), ibu menyusui (599 ribu), serta kelompok pendidikan non-formal seperti sekolah luar biasa (90 ribu pelajar), pondok pesantren (316 ribu santri), seminari (979 penerima), dan pusat kegiatan belajar masyarakat (90 ribu peserta).

“Totalnya sudah mencapai 420.451 kelompok penerima manfaat, dan alhamdulillah lebih dari 50 persen target nasional 2025 sudah tercapai,” kata Dadan.

Dalam paparannya, Dadan juga menyoroti peningkatan signifikan dalam penyerapan anggaran BGN tahun 2025.

“Awalnya banyak yang meragukan kami bisa menyerap Rp71 triliun. Namun, penyerapan meningkat pesat. Januari hanya Rp52 miliar, Februari Rp1,1 triliun, Maret Rp1,8 triliun, April Rp2,5 triliun, dan kini sudah mencapai Rp43 triliun,” ungkapnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan program di tahun depan, BGN telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun ke Kementerian Keuangan. Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan program 2025 mencapai Rp99 triliun.

Terkait keamanan pangan, BGN mencatat 441 kasus keracunan pangan di Indonesia sepanjang 2025, di mana 211 kasus (48 persen) di antaranya terkait makanan bergizi nasional.

“Total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan mencapai 13.351 orang. Namun jika dibandingkan dengan total produksi 1,8 miliar porsi makanan, kasus tersebut relatif kecil,” jelas Dadan.

Ia menegaskan, BGN telah memperketat pengawasan mutu bahan makanan dan sanitasi dapur. “Seluruh SPMG kini diwajibkan menggunakan air masak yang tersertifikasi, serta alat sterilisasi dengan suhu hingga 120 derajat Celsius. Kami juga mulai mendistribusikan rapid test bahan pangan ke lapangan,” ujarnya.

Menurut hasil kajian Kementerian Kesehatan, 50 persen kasus keracunan pangan disebabkan oleh cemaran bakteri E. coli dari air. Karena itu, BGN memperkuat pelatihan keamanan pangan dan sertifikasi juru masak di seluruh SPMG.

BGN juga memperluas jangkauan program ke wilayah terpencil. Tahun ini, sebanyak 8.286 SPMG daerah terpencil sedang dibangun di 35 provinsi dan 324 kabupaten/kota.

“Pembangunan SPMG terpencil diharapkan selesai pada Januari 2026 dan akan melayani 2,2 hingga 3 juta penerima manfaat baru,” kata Dadan.

Adapun persebaran satuan penyedia di wilayah terpencil meliputi Sumatera (1.945 unit), Jawa (235 unit), Kalimantan (1.783 unit), Sulawesi (969 unit), Bali–Nusa Tenggara (1.265 unit), dan Papua (2.000 unit).

BGN juga menerapkan petunjuk teknis baru (juknis) yang membatasi jumlah penerima manfaat per SPMG menjadi rata-rata 2.500 orang.

“Komposisinya terdiri atas 2.000 anak sekolah dan 500 ibu hamil atau menyusui. Namun, bagi SPMG yang sudah melayani hingga 4.000 penerima dan belum ada pengganti, tetap diizinkan beroperasi sementara agar tidak ada penerima yang terhenti,” jelas Dadan.

Sementara itu, proses sertifikasi Izin Gizi Nasional dan Sanitasi (IGN AS) terus berjalan. Hingga kini, 1.619 SPMG telah memperoleh sertifikat resmi.

“Kecepatan penerbitan sertifikat tergantung pemerintah daerah masing-masing, tetapi standar higienitas sudah kami perketat di seluruh lini,” kata Dadan.