Pernyataan Sikap GMNI UKI Terkait Banjir dan Longsor di Kota Sibolga

Jakarta, MI - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya bencana banjir dan longsor yang melanda Kota Sibolga, pada Selasa (25/11/2025).

Kejadian tersebut, telah menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah, terhambatnya aktivitas masyarakat, serta gangguan terhadap fasilitas umum dan layanan publik.

Sebagai organisasi kader nasionalis–marhaenis, GMNI UKI memandang bahwa bencana ini bukan hanya musibah alam semata, tetapi juga merupakan cermin persoalan struktural dalam tata kelola ruang, lingkungan, dan kebijakan mitigasi bencana di tingkat daerah maupun pusat.

Untuk itu, GMNI UKI mendesak Pemerintah Kota Sibolga untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap tata ruang kota.

GMNI UKI menilai bahwa banyaknya permukiman di bantaran sungai, dataran rendah pesisir, dan lereng rawan longsor menunjukkan lemahnya pengawasan tata ruang. Penegakan aturan zonasi harus diperketat, untuk mencegah pembangunan di kawasan berisiko tinggi.

"Menuntut perbaikan sistem drainase dan infrastruktur pengendali banjir secara cepat dan terukur. Banjir yang membawa lumpur, kayu, dan puing menandakan sistem drainase tidak memadai," kata Ketua GMNI UKI, Stevent Nainggolan, Kamis (27/11/2025).

Menurut Stevent, Pemerintah harus mempercepat revitalisasi saluran, pembersihan sungai, dan pembangunan kolam retensi.

"Mendesak Pemko Sibolga dan Pemprov Sumut memperkuat mitigasi bencana, bukan hanya penanganan pascakejadian," ujarnya.

Selain itu, kata dia, upaya mitigasi seperti peringatan dini, jalur evakuasi, penataan lereng, pendidikan kebencanaan, dan simulasi rutin harus menjadi prioritas utama. 

"Bencana tidak boleh lagi ditangani secara reaktif," jelasnya.

Pihaknya juga menuntut penegakan hukum terhadap aktivitas, yang merusak lingkungan dan memperburuk risiko bencana.

Ia meminta aparat dan pemerintah menindak aktivitas ilegal yang memperlemah struktur tanah seperti penebangan liar, alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan, dan pembangunan yang melanggar aturan.

GMNI UKI juga mendorong pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait untuk menyalurkan bantuan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran.

"Bantuan tidak boleh birokratis atau terhambat kepentingan politik. Setiap proses harus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dana kebencanaan," ungkapnya.

GMNI UKI, kata dia, siap terlibat dalam aksi kemanusiaan, penggalangan dana, dan dukungan bagi warga terdampak sebagai wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, organisasi lokal, dan mahasiswa untuk bersolidaritas membantu korban," tandasnya.