LSM Martabat Minta Kemendagri Tegas Soal Aturan Mutasi ASN

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 3 Maret 2021 00:00 WIB
Monitorindonesia.com - Kementerian Dalam Negeri diminta jangan sampai kecolongan terhadap aturan pemutasian Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena penyelenggaraan mutasi ASN harus sesuai dengan asas kepastian hukum dan prosedur perpindahan/mutasi dan berpijak pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal itu dikatakan Ardi Simanjuntak, Ketua Bidang Investigasi LSM Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara (Martabat) di lingkungan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) kepada wartawan Rabu (3/03/2021). Saat ini, pihaknya menyurati Kemendagri dan instansi terkait meminta penjelasan terkait adanya seorang oknum ASN berinisial (AG) yang mengajukan permohonan perpindahan tugas dari Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan ke lingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang diduga cacat prosedur. “Kami menerima laporan dari masyarakat adanya proses perpindahan ASN diduga cacat prosedur, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setalah tim kami melakukan investigasi, ditemukan adanya kejanggalan proses permohonan mutasi,” kata Ardi. Menurut Ardi, adanya kejanggalan yang mereka temukan berkaitan pelanggaran prosedur mutasi AG, antara lain dokumen alasan pindah yang tidak sesuai Pergub DKI Jakarta No. 163 Tahun 2017. “Berdasarkan temuan kami, AG diduga memanipulasi data untuk memuluskan permohonan mutasinya, sebab AG masih berstatus lajang atau berstatus belum menikah. Kemudian alasan untuk menjaga orang tua karena sakit, itu juga tidak berdasar sebab dari informasi yang kita dapat orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat,” tambah Ardi. Selain itu AG belum menyerahkan surat pernyataan persetujuan pindah kepada Gubernur DKI Jakarta Up. Kepala Badan kepegawaian Daerah. “Kita juga menemukan bahwa yang bersangkutan belum memberikan surat pernyataan persetujuan pindah dan disisi lain kita menemukan bahwa Kemedagri belum memberikan surat persetujuan mutasi,” tambahnya. Atas temuan-temuan tersebut, pihaknya meminta Kemendagri untuk tidak mengeluarkan SK mutasi terhadap AG. “Kami meminta Menteri untuk tidak mengeluarkan surat persetujuan mutasi atas nama AG, demi menjaga marwah institusi Kemengari itu sendiri. Jika Kemendagri tetap mengeluarkan persetujuan mutasi AG, LSM Martabat akan melakukan upaya hukum termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan,” tutup Ardi. (odr)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

HBK Peduli Bangun Pos Keamanan di Loteng untuk Dukung MotoGP Mandalika

Berita Selanjutnya

Rusdi Hartono : Polisi Bakal Amankan Pemakaman Anak Buah Ali Kalora

Berita Terkait

Opini
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) (Foto: Dok MI)

Krisis Radioaktif Cikande Bukti Negara Kecolongan di Gerbang Industrinya Sendiri

3 jam yang lalu

Olahraga
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (Foto: Dok MI/Ist)

PSSI Dapat Dana Rp 665 M untuk 2025, Tapi Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

4 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

5 jam yang lalu

Hukum
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) (Foto: Istimewa)

Wika Gedung Digugat 4 Perkara ke PN Jakpus, Apa Saja?

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

7 jam yang lalu

Nusantara
Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Mardi bersama anggotanya menunjukkan barang bukti senjata tajam yang disita dari para pelajar pelaku tawuran saat konferensi pers di Mapolsek Jambi Timur, Sabtu (11/10/2025) (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Tawuran Pelajar di Jalan Baru, Polisi Amankan Sembilan Remaja di Kota Jambi

8 jam yang lalu