PPDI Jatim Sinergi dengan DPD RI Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa
![Nicolas](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Nicolas
Diperbarui
24 Februari 2022 13:11 WIB
![PPDI Jatim Sinergi dengan DPD RI Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa](https://monitorindonesia.com/2022/02/IMG-20220224-WA0081.jpg)
Surabaya, Monitorindonesia.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Kamis (24/2/2022).
PPDI Jawa Timur menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa.
Hadir pada kesempatan itu Ketua PPDI Jatim, Gatot Suyatman, Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko, Wakil Ketua IV PPDI Jatim Sali S dan Seksi Bidang Pendampingan Hukum PPDI Jatim Warseno.
Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko menjelaskan, ada beberapa aspirasi yang disampaikannya kepada LaNyalla. Pertama berkaitan dengan revisi UU Desa.
"Kedua mengenai status perangkat desa. Gaji perangkat desa itu kalau bisa diambil dari APBN," kata Soedjoko.
Ia sependapat dengan LaNyalla bahwa gaji perangkat desa bisa dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang bisa dialokasikan oleh Pemda.
"Kami sependapat dengan DPD RI bahwa gaji perangkat desa terdiri dari DAU yang bisa dari DAU Pemda," tutur dia.
Mengenai unsur kewilayahan yang hilang dan menjadi konflik, Soedjoko berharap agar hal itu dapat dikembalikan statusnya. "Jadi, kami merasa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI," ujarnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika persoalan perangkat desa memang menjadi konsentrasi lembaganya.
"Selain guru honorer, kami menaruh perhatian lebih pada perangkat desa," kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu mengucapkan terima kasih kepada PPDI Jatim yang siap berkolaborasi, bersinergi dan berjuang bersama-sama dengan DPD RI.
"Tentu ini menjadi semangat bagi kami untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya di tingkat nasional," terang LaNyalla.
Dia menilai perangkat desa perlu diberikan kewenangan dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan dengan baik oleh negara.
"Perangkat desa merupakan unit terkecil dari negara ini. Tentu aspek kesejahteraan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan," tandasnya.[Lin]
Topik:
DPD RIBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Nasional
![DPD RI Minta Pemerintah dan TNI-Polri Segera Selesaikan Konflik Papua Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-dpd-ri-filep.webp)
DPD RI Minta Pemerintah dan TNI-Polri Segera Selesaikan Konflik Papua
5 Juli 2024 13:30 WIB
Ekonomi
![Anggota DPD dan DPR RI Dorong BPK Segera Audit BP Tangguh dan SKK Migas Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/filep.webp)
Anggota DPD dan DPR RI Dorong BPK Segera Audit BP Tangguh dan SKK Migas
3 Juli 2024 22:50 WIB