BKKBN Maluku Utara Bakal Prioritaskan Penanganan Stunting di Pulau Taliabu

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 24 Oktober 2022 22:58 WIB
Taliabu, MI - Berdasarkan survei studi Gizi Indonesia menunjukan bahwa Prevalensi Balita Stunted di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 35,2%, sehingga kabupaten tersebut merupakan kabupaten penyumbang tertinggi kasus stunting di Provinsi Maluku Utara.Selain itu, Pendataan Keluarga Tahun 2021 lalu, terdapat 14.638 keluarga dengan jumlah keluarga sasaran sebanyak 10.582 keluarga. Hal ini menunjukan bahwa keluarga berpotensi Resiko Stunting sebesar 9.654 keluarga atau dapat dikatakan bahwa presentase keluarga berpotensi Resiko Stunting terhadap jumlah keluarga-keluarga sasaran sebesar 92,13% dan 65% jumlah keluarga berpotensi Resiko Stunting.Data tersebut juga diperkuat lagi dengan indikator lain yang sangat mempengaruhi resiko potensi stunting, yaitu indikator Pra Sejahtera. Dimana, terdapat 703 anak usia 7-15 tahun tidak bersekolah, tidak ada anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan sebesar 805 keluarga, rumah dengan jenis lantai tanah sebanyak 123 keluarga, dan tidak setiap angggota keluarga makan makanan beragam paling sedikit 2 kali sehari sebanyak 400 keluarga.Kemudian berdasarkan indikator fasilitas lingkungan tidak sehat masih terdapat 1.901 keluarga yang tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak sebanyak 3.730 keluarga, tidak mempunyai jamban yang layak, dan sebanyak 6.464 keluarga tidak mempunyai rumah layak huni.Salah satu strategi untuk menurunkan angka stunting di Maluku Utara, khususnya Kabupaten Pulau Taliabu adalah dengan melakukan upaya penguatan deteksi dini dan intervensi spesifik, serta insentif yang tepat bagi kelompok sasaran beresiko stunting melalui audit kasus stunting, baik pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui atau nifas dan Baduta atau Balita.“Saya berharap, semua komponen yang terlibat punya komitmen untuk menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan pada diskusi audit kasus stunting tahap 1, sehingga ada keberlanjutan yang dilakukan dalam upaya penanganan kasus stunting di Pulau Taliabu," ucap Kepala BKKBN Maluku Utara Renta Rego, saat memberikan sambutan pada acara Diskusi Panel dan Manajemen Audit Kasus Stunting yang dibuka Sekda Pulau Taliabu Salim Ganiru ini, bertempat di Aula Kantor Bupati Pulau Taliabu, Senin (24/10).Renta juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan audit kasus stunting harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan nantinya.Walaupun dengan kendala cuaca yang ekstrim, menurut Renta, BKKBN Maluku Utara tetap berkomitmen dan tidak tinggal diam. Sebab, Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten prioritas dalam penanganan dan percepatan penurunan angka stunting di kabupaten tersebut.“Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten yang memiliki Angka Prevelensi Stunted tertinggi yaitu sebesar 35,2%. Oleh karena itu, saya pribadi memiliki komitmen tinggi untuk bersama dengan lintas sektor dan pemerintah daerah untuk bersinergi, dan berkolaborasi untuk melakukan intervensi-intervensi program yang berprioritas terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pulau Taliabu," ujarnya.Terdapat 5 kasus stunting yang telah diintervensi dalam diskusi tersebut yaitu kasus stunting di Desa Penu, Kabupaten Pulau Taliabu dengan Rekomendasi konseling pengasuhan dan cara pemberian makanan yang benar kepada ibu dan balitaKemudian, pemantauan aksesibilitas, toleransi, dan penguatan sistem rujukan untuk kasus dengan Red Flags.Selain itu, terdapat 1 kasus di Desa Parigi, 2 kasus stunting di Desa Langganu dengan rekomendasi yang sama ditambah dengan pemantauan ketat dan berkala dan 1 kasus di Desa Bua Mbono dan 3 Kasus di Desa Nunu dengan rekomendasi yang sama pula.Diskusi yang dilaksanakan secara panel ini, juga telah menghasilkan hasil kajian dan rekomendasi.Salah satunya terkait masalah tidak adanya jamban sehat dan sanitasi lingkungan yang kurang, sehingga direkomendasikan untuk pembuatan jamban keluarga atau fasilitas toilet umum dan program bersih-bersih lingkungan. Diketahui, narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Dermansyah, Virginia dari POGI, Aspar Abdul Gani dari Persagi dan Hairani Yainahu dari HIMPSI dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu Kuraysia Marsaoly sebagai moderator.Tak hanya itu saja, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Ketua Tim Penggerak PKK, Badan Perencanaan Daerah Pulau Taliabu, Disperkim Pulau Taliabu, Sekretaris BKKBN Maluku Utara dan Tim BKKBN Maluku Utara. (MI/RS) #BKKBN Maluku Utara
Berita Terkait