PRIMA Tidak Lolos Vermin Perbaikan di Papua, Ketua DPW: Diskriminasi Rasial Pembatasan Partisipasi Politik Orang Asli Papua

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 29 November 2022 15:53 WIB
Jakarta, MI - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan pasca keputusan Bawaslu RI. PRIMA dianggap masih belum memenuhi syarat dokumen keanggotaan di 6 kabupaten di Provinsi Papua. Menanggapi keputusan itu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Provinsi Papua tidak dapat menerima keputusan sepihak oleh KPU tersebut. Penyebabnya, berdasarkan koordinasi sebelumnya antara petugas penghubung dengan KPU setempat menyatakan bahwa PRIMA dinyatakan memenuhi syarat di beberapa kabupaten yang dianggap TMS. Ketua DPW PRIMA Papua, Everistus Kayep mengungkapkan bahwa di Kabupaten Merauke berdasarkan informasi dari KPU setempat ditemukan satu anggota PRIMA bermasalah dengan status ganda eksternal dan permasalahan itu berhasil diatasi dengan memberikan surat klarifikasi. Hanya saja, lanjut dia, dalam proses rekapitulasi dari KPU kabupaten sampai ke KPU pusat yang awalnya PRIMA Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi TMS dengan kekurangan 10 anggota. “Pada tanggal 20 dan 22 November 2022, DPK PRIMA Merauke kembali menghubungi pihak KPU Merauke, mereka tetap pada informasi awal bahwa PRIMA MS sesuai rekapan dari tingkat Kabupaten,” ujar dia dalam keterangan resminya di Jayapura, Selasa (29/11). Everistus mengatakan, PRIMA merupakan satu-satunya partai nasional yang terasa seperti partai lokal di Papua. Struktur kepengurusan PRIMA dari tingkatan provinsi sampai kecamatan atau distrik diisi oleh Orang Asli Papua (OAP). Apalagi, masyarakat Papua sangat antusias dengan kehadiran PRIMA. “Selama ini partai-partai lain di Papua dikuasai oleh bukan Orang Asli Papua,” tegasnya. Menurut Everistus, negara seharusnya mengapresiasi kerja-kerja politik yang dilakukan PRIMA dalam membantu mencari jalan keluar penyelesaian konflik Papua melalui konsep Dewan Rakyat Papua (DRP). Konsep DRP yang digagas PRIMA telah memberi jalan penyelesaian konflik Papua dengan mengakomodir partisipasi politik OAP melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Meski baru lahir, PRIMA mampu membangun konsolidasi di daerah konflik militer di Papua sehingga meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam menyongsong Pemilu 2024. “Tetapi faktanya kerja keras PRIMA mencari jalan keluar penyelesaian konflik Papua tidak mendapat apresiasi dari negara,” tutupnya.

Topik:

Kpu Papua PRIMA

Berita Sebelumnya

Sederet Fakta Anak Racuni Keluarga Sendiri di Magelang

Berita Selanjutnya

Satreskrim Polres Inhu Amankan Tiga Pelaku Judi Gelper

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB