Kekisruhan Pemeritahan Humbahas di Mata Anak Perantau 

Jakarta, MI - Mengamati perkembangan kekisruhan dan beragam kasus kasus nasional maupun lokal yang terus menggelinding dipulik dari Humbang Hasundutan (Humbahas). Monitor Indonesia mewawancarai beberapa orang perantau asal Kabupaten pemekaran Tapanuli Utara tersebut di Jakarta. Dan seorang mantan pejabat eselon III yang hingga kini masih berstatus staf. Carut-marut tata kelola pemerintahan dan anggaran di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara semakin menggelinding. Bukan saja viral di media sosial fb komunitas warga Humbahas yang beranggotakan 120 ribuan orang tersebut. Juga warung kopi dan pembicaraan masyarakat disana hingga kepelosok pelosok pedesaan. Adalah figur kepala daerah, Bupati Humbang Hasundutan dipusaran kekisruhan ini yang santer disebut sebut. Kepemimpinan ala Orde Baru yang semau gue merombak besar besaran pejabat pejabat teras disana yang ditengarai sarat KKN. Seorang mantan Eselon III yang dinonjobkan oleh Dosmar Banjarnahor medio 2022 awal tahun kemarin Hinggil kini, Februari 2023 masih berstatus staf tanpa jabatan apa-apa. "Saya dinonjobkan oleh Bupati tanpa sebab musabab yang jelas. Tidak pernah ada teguran apalagi sanksi disiplin apalagi pidana yang melanggar ketentuan kepegawaian/ASN atau pelanggaran pidana lainnya," kata sumber kepada Monitor Indonesia, Kamis (9/2). Diuraikannya, bahwa Bupati Dosmar Banjarnahor terasa betul otoriter. "Apa yang dia mau pasti terwujud, seolah dia disini one men on show. Semua keputusan strategis dilakukan sendiri. Pejabat diangkat dan didemosi dan dinonjobkan sesukanya tanpa mempertimbangkan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik," tuturnya. Senada dengan ASN yang dinonjobkan tersebut, seorang warga Humbahas yang berasal dari Lintong Nihuta salah satu Kecamatan di Humbahas yang berdomisili di Jakarta, ikut mengkritisi kepemimpinan Dosmar Banjarnahor. Sebut saja Sihombing namanya (red). Sihombing dengan keras mengkritik kepemimpinan Bupati kampung halamannya tersebut. "Jujur saya malu dan geram mengikuti perkembangan kekisruhan tiga tahun belakangan ini di kampung kami sana. Tiap hari kita selalu dicekoki perdebatan perdebatan yang tidak produktif, tidak positif dimedia sosial maupun media menstream atau pers," katanya. Beragam kekisruhan itu mulai dari penempatan atau pengangkatan pejabat pejabat yang kental aroma KKN. Bahkan konon katanya disana itu banyak jabatan yang kosong sudah lama dirangkap oleh orang orang kepercayaan Bupati. "Ini kan bikin roda pemerintahan jadi mandeg, ujung ujungnya pembangunan pun pastilah terhambat", katanya geram. Begitu juga dengan kasus kasus besar yang muncul viral baru baru ini. Dimana Komisi IV DPR RI turun langsung meninjau proyek strategis Nasional bidang pangan yaitu Food Estate. "Awalnya, kami bangga mega proyek pak Presiden ini ditempatkan dikampung kami. Harapan besarnya akan membawa perubahan besar dan kemakmuran buat kampung kita. Namun apa yang terjadi? Semua amburadul. Pihak pihak terkait saling klaim kayak debat kusir," ungkapnya. "Rakyat tidak butuh semua itu perdebatan. Rakyat maunya pembangunan apapun bisa memberikan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat," timpalnya memprotes. Menurutnya, apapun ini semua yang terjadi kan karena ketidak bijaksanya pemimpin daerah. " Kalau Bupatinya bijaksana, komit membangun kampungnya sendiri pastilah kekisruhan ini semua tidak terjadi," tegas Sihombing. Senada dengan Sihombing, Simanullang warga Bakti Raja yang juga berdomisili di Jakarta ini melihatnya dari sisi yang lebih jauh. Dia sepakat dengan kedua sumber Monitor Indonesia diatas soal kekisruhan yang banyak itu. Simanullang lebih melihat ini sebagai pelajaran. "Kedepan ini saya harapkan masyarakat Humbahas lebih dewasa dalam memilih pemimpinnya. Ini sudah didepan mata. Tak terasa lagi sebentar lagi akan Pemilukada 2024. Pilihlah bukan berdasarkan kedekatan marga, tutur atau adat," jelasnya. "Namun lebih pada pengenalan figur calon pemimpin yang berintegritas, berwawasan luas, komitmen membangun Bona Pasogit. Perhatikanlah figur kedepan dengan kriteria pemimpin yang bukan pebisnis jabatan dan proyek proyek yang mencelakakan itu," tambahnya. Betapa malunya, sindir dia, bila kelak ada Bupati Humbang Hasundutan masuk penjara gara-gara korupsi. " Apakah Jaksa dan Polisi disana mampu mengungkap dugaan dugaan korupsi dan KKN yang santer dimasyarakat tersebut?". Bahkan sampai sampai Ketua DPRD sajapun melaporkan Bupati dan Jajaran aparatur pemkab kepenegak hukum. Ini yang jadi perhatian saya", kata Simanullang seraya menambahkan dia masih terus memantau kinerja penegak hukum disana. Alasan dia, menaruh perhatian soal penegakan hukum? Karena selain tindakan dugaan dugaan korupsi yang banyak dilaporkan berbagai elemen masyarakat hingga DPRD Humbahas. Baginya, sudah rahasia umum dimasyarakat Humbahas bahwa Bupati ini super kebal hukum karena ada tokoh besar dibelakangnya. "Dosmar ini jago, dia hebat soal kekebalan hukum karena diduga ada tokoh besar dibelakangnya yang membekingi," katanya. Tapi apakah kekebalan itu berlaku dan mempan buat Jaksa jaksa sekarang ? Apakah Polri mau diintervensi? "Saya tidak yakin itu, semua ada ambang batas. Sehebat apapun pejabat atau siapapun, semua sama dimata hukum. Para penegak hukum kita juga orang orang pilihan. Mereka pertaruhkan sumpah janjinya sebagai penegak hukum guna melindungi masyarakat dan negara bukan melindungi penguasa ataupun pengusaha," katanya mengakhiri. Sementara itu, Kajari Humbahas, Anthony, berkomitmen pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai penegak hukum. "Terkait perkembangan hukum di Kab. Humbang Hasundutan, Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Anthony, melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Gerry Anderson Gultom, memberi tanggapan yakni; pada prinsipnya kami Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan siap membantu pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami, khususnya dalam hal penegakan hukum," demikian ditegaskan Kajari Humbahas kepada Monitor Indonesia, Senin (13/2). Untuk diketahui, saat ini korps Adhyaksa dibawah pimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapat simpati publik yang sangat tinggi. Banyak terobosan hukum termasuk Restoratif justice yang sudah masif diterapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Begitupun kasus kasus korupsi yang menggerogoti keuangan negara yang sangat besar berhasil dibongkar Kejaksaan hingga mengembalikan kerugian negara dari tangan tangan koruptor kelas kakap. Tentu saja fakta ini dilihat masyarakat Humbang Hasundutan. Terlebih diketahui, sangat banyak anak rantau daerah ini yang sukses disemua lini. Baik pengusaha, juga penegak hukum yang berasal dari Humbang Hasundutan yang tersebar luas dipenjuru tanah air. (Sabam Pakpahan)