TPP Tak Cair, BPKAD Malut Ngotot Keluar Daerah

Sofifi, MI - Baru-baru ini, ratusan pegawai yang bekerja di pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) telah melakukan aksi terkait tuntutan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) selama tiga bulan, yakni bulan Februari, Maret, dan April 2023, di kantor gubernur Malut, ternyata belum berhasil. walaupun sudah dijanjikan bakal dibayar dua bulan. Namun, hal itu hanya omong kosong belaka. Pasalnya, janji pembayaran TPP selama dua bulan tersebut oleh Pemprov Malut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sudah dua hari ini tak kunjung cair. “Dorang (mereka) sudah janji bayar TPP dua bulan, tapi sampai hari ini belum ada realisasi,” ujar salah satu pegawai, kepada Monitor Indonesia, di kantor gubernur Malut, Sofifi, Jumat (26/5). Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Pemprov Malut, Rahwan K. Suamba, mengakui, bahwa pihaknya belum mendapat laporan terkait pembayaran TPP tersebut. Karena, seharian ini kesehatanya agak terganggu dan barusan selesai berobat ke dokter. “Kurang tahu, satu hari ini saya kurang fit kong baru pulang dokter,” terangnya, kepada Monitor Indonesia via pesan whatsapp, Jumat (26/5). Selain itu, disentil terkait kendala pembayaran TTP ini, Rahwan lebih memilih bungkam dibanding untuk menjelaskannya. Padahal, publik telah mengetahui bahwa pihak BPKAD Malut tidak fokus mencairkan TPP yang menjadi hak-hak pegawai, tetapi lebih memilih keluar daerah. Anehnya lagi, Rahwan sebagai corong informasi Pemprov Malut ini, tidak mengetahui agenda apa yang dilakukan puluhan pegawai BPKAD Malut di luar daerah. Sementara itu, ia menjanjikan kepada Monitor Indonesia untuk mencari tahu agenda apa saja yang dilakukan puluhan pegawai BPKAD Malut di luar daerah, namun belum berhasil mendapatkan informasi tersebut. “Ada konfirmasi (ke BPKAD) kegiatan apa di sana, cuma belum nyambung. Masih tunggu respon baru lanjutkan (ke Monitor Indonesia),” kata Rahwan. Sebelumnya, Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba telah mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Namun, pihak BPKAD Malut tidak mengindahkan instruksi gubernur Malut dua periode ini dan tetap ngotot melaksanakan kegiatan di luar daerah. (Rais Dero) #BPKAD Malut