Ormas GPI Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Mundur dan Cabut SK Kadindik

Blitar, MI - Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar, Senin (5/6). Massa GPI mendesak Bupati Blitar Rini Syarifah agar menarik kembali SK penempatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang sekarang dijabat oleh Drh. Adi Handaka. Aksi ini dilakukan oleh puluhan massa dengan membentangkan poster yang berisikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Massa menilai jika keputusan Bupati Blitar yang menunjuk Adi Andaka yang memiliki latar belakang dokter hewan menjadi Kepala Dinas Pendidikan tak akan berdampak baik dalam kinerjanya. Dasar inilah yang membuat masa mendesak agar penunjukan itu untuk dilakukan revisi. Termasuk menuntut kepala dinas saat ini mundur dari jabatannya. Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan, tuntutan agar Kepala Dindik Kabupaten Blitar mundur dari jabatannya, karena punya latar belakang pendidikan Adi tidak sesuai dengan tugasnya saat ini. “Yang saya ketahui mereka (Kepala Dindik) keilmuan di bidang sarjana hewan. Artinya, kalau sarjana hewan ini memimpin para sarjana-sarjana pendidikan ini kan akan mengalami kehancuran,” kata Jaka. Oleh karena itu, kata Jaka, pihaknya mendesak Bupati Blitar agar segera menarik kembali SK (Surat Keputusan) penempatan jabatan untuk kepala dinas yang baru. Dikatakannya pula, hal ini terjadi karena diduga kinerja tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terutama Sekda samasekali tidak mampu mempengaruhi keputusan-keputusan birokrasi yang sudah disusun di awal sehingga produk Baperjakat mandul. Dan itu menurutnya etika birokrasi sudah dilanggar. "Seharusnya Baperjakat kokoh dalam menyusun birokrasinya, jangan terpengaruh dengan kekuatan dari jabatan politik (Bupati)", imbuhnya Pihaknya juga mengkhawatirkan, penempatan pejabat baru di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar saat ini digunakan untuk kepentingan agenda politik di 2024. "Kami tidak ingin di dunia pendidikan dicampuri urusan politik," kata Joko. "Mohon maaf, di dalam agama pun sebetulnya juga sudah diingatkan untuk tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya karena akan berakibat sebuah kehancuran," sambungnya. Pihaknya juga mengkhawatirkan, penempatan pejabat baru di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar saat ini digunakan untuk kepentingan agenda politik di 2024. "Kami tidak ingin di dunia pendidikan dicampuri urusan politik," kata Jaka. "Mohon maaf, di dalam agama pun sebetulnya juga sudah diingatkan untuk tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya karena akan berakibat sebuah kehancuran," sambungnya. Aksi damai massa GPI yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian siang itu kemudian diperkenankan masuk ke dalam untuk bertatap muka dengan pihak Dinas Pendidikan. Namun sayangnya pejabat yang dimaksud (Kepala Dinas) drh. Adi Handaka sedang tidak berada di tempat. Seorang pejabat fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Tatit Indro mengatakan bahwa penempatan Kepala Dinas sepenuhnya merupakan kewenangan kepala daerah. (JK)