Pemprov Malut Targetkan Utang ke Pihak Ketiga Lunas di Akhir Tahun

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 7 Juni 2023 20:29 WIB
Sofifi, MI - Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bakal menyelesaikan utang Pemprov Malut ke pihak ketiga di tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya melalui rilisnya kepada Monitor Indonesia, Rabu (7/6). BPKAD Malut, menurut Purbaya, telah menargetkan utang pihak ketiga akan diselesaikan pembayarannya pada akhir tahun 2023 ini. Dia menjelaskan, utang pihak ketiga sejak tahun 2019 lalu hingga 2022 ditotalkan sebesar Rp 406.412.974.473 miliar. Dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Januari hingga Mei 2023 pembayaran utang pihak ketiga yang sudah dibayarkan mencapai di atas 50 persen, senilai Rp 230.072.321.284 miliar. Sementara itu, yang belum dibayarkan senilai Rp 176.340.653.189 miliar. “Kalau dilihat dari progres penyelesaian utang sudah mencapai 50 persen lebih. Artinya, target pak gubernur menyelesaikan utang daerah bisa tuntas tahun ini,” ungkap Purbaya. Purbaya menegaskan, BPKAD hingga saat ini sangat pro aktif dalam menyelesaikan utang pihak ketiga. Sehingga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki utang dapat segera melengkapi dokumen permintaan untuk mempercepat proses pencairan. “BPKAD sifatnya eksekutor, OPD tugasnya menyiapkan dokumen, jika semua administrasi pembayaran sudah terpenuhi, maka proses pencairan bisa segera dilakukan,” katanya. Selain itu, kata dia, target gubernur di akhiri masa jabatannya seluruh utang pihak ketiga dapat dilunasi. Maka, kata dia, BPKAD saat ini masih terus melakukan upaya agar sebelum akhir tahun 2023 utang pihak ketiga dapat dibayarkan. Sementara itu, dia juga membantah bahwa utang Pemprov Malut kepihak ketiga masih diangka yang cukup besar. Pasalnya, dari total Rp 406 Miliar utang pihak ketiga sudah terbayarkan sekitar diatas 50 persen. “Jika saat ini dibilang utang pihak ketiga masih tinggi itu tidak benar, karena jumlah utang Rp 406 Miliar saat ini sisa utang Rp 176 miliar, sehingga utang daerah sudah hampir tuntas,” pungkasnya. (Rais Dero).

Topik:

Utang pemprov malut

Berita Sebelumnya

Tekan Angka Stunting, Pemkab Malang Berikan 1.862 Set Alat Antropometri Kit

Berita Selanjutnya

Taman Doa dan Paroki Baru di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang

Berita Terkait

Ekonomi
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) (Foto: Dok MI)

Krakatau Steel Terapkan Jam Kerja Baru untuk Tekan Beban Tanpa PHK

1 Oktober 2025 09:14 WIB

Nusantara
Gubernur Malut Sherly Tjoanda bersama Kepala LKPP Sarah Sadiqa saat pertemuan di kantor LKPP, Jakarta, Jumat 18 September 2025. (Foto: Istimewa).

PUPR Malut Siapkan Agenda Pengadaan Baru

29 September 2025 17:29 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Pemerintah Tarik Utang Rp463 Triliun per Akhir Agustus

23 September 2025 17:03 WIB

Nusantara
Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe (Foto: Dok MI)

Dalih Jaringan jadi “Mantra Suci” Pemprov Malut

23 September 2025 13:04 WIB

Nusantara
Tim BPBJ Malut saat melakukan perekaman akun Inaproc di Biro Pemerintahan Malut, Kamis 4 September 2025 (Foto: Dok BPBJ Malut)

Inaproc jadi Gerbang E-Purchasing di Pemprov Malut

14 September 2025 19:15 WIB

Nusantara
Suasana asistensi perbaikan database RUP yang digelar BPBJ Malut bersama BKD Malut, Senin 8 September 2025 lalu. (Foto: Dok BPBJ Malut)

BPBJ Malut Tegaskan Revisi RUP Wajib Dilakukan OPD

14 September 2025 18:24 WIB