Di akhir Periode, Gubernur AGK Bikin PNS Pemprov Malut Gigit Jari

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Desember 2023 21:08 WIB
Apel Senin PNS Pemprov Malut di halaman kantor gubernur (Foto: MI/Rais Dero)
Apel Senin PNS Pemprov Malut di halaman kantor gubernur (Foto: MI/Rais Dero)
Sofifi, MI - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) meroling puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Malut. Salah satunya termasuk Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulvana Andili. 

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Mulyadi Wowor, bertempat di Hotel Ayu Lestari Ternate, Senin (4/12).

Sulvana sendiri diketahui digeser ke Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggantikan M. Zakir Abdul Rahman, sedangkan Zakir dipercayakan menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Malut. 

Imbas dari pergantian jabatan tersebut oleh Gubernur AGK telah menyebabkan tertundanya pembayaran gaji ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemprov Malut. 

“Biasanya tanggal begini kita sudah terima gaji, tapi sampai sekarang belum. Karena pergantian Kepala Bidang Perbendaharaan, padahal infonya hari ini sudah mulai proses pembayaran gaji,” ungkap salah satu PNS kepada Monitorindonesia.com, di Sofifi.

Menurut PNS tersebut, kenapa terjadinya penundaan pembayaran gaji, karena seluruh berkas yang sudah dipersiapkan oleh setiap Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dirubah kembali. 

“Seluruh spesimen (berkas pencairan gaji) harus dirubah kembali, karena adanya pergantian Kepala Bidang Perbendaharaan ini,” jelasnya.

Sudah begitu, kata dia, Gubernur AGK diakhir periode ini mestinya harus memperhatikan kesejahteraan PNS. Seperti, tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah tiga bulan ini belum dibayarkan oleh Pemprov Malut kepada PNS.

“TPP ini sudah tiga bulan, terhitung dari bulan September, Oktober, dan bulan November. Kami berharap Pak Gubernur bisa memperhatikan kesejahteraan kami, karena sebagian besar gaji PNS ini sudah kredit di Bank,” harapnya.

Sampai berita ini diterbitkan oleh Monitorindonesia.com, dari pihak Pemprov Malut belum dapat dikonfirmasi. Karena, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, dan Juru Bicara Pemprov Malut Rahwan K. Suamba sedang berada di luar daerah. (Rais Dero)