Oknum TNI Lukai Hati Masyarakat, Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) Angkat Bicara

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Juni 2024 12:23 WIB
Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) Haslin Hatta Yahya (Foto: Dok MI)
Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) Haslin Hatta Yahya (Foto: Dok MI)

Bombana, MI - Baru-baru ini masyarakat Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya masyarakat Desa Wumbubangka dibuat tercengang dengan kelakuan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Pasalnya, pagar yang telah dibuat oleh masyarakat bersama pemilik lahan tempat PT Panca Logam melakukan kegiatan penambangan itu dibongkar paksa dengan menggunakan alat berat excavator. 

Terkiat hal itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) Haslin Hatta Yahya, menilai apa yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut sangat melukai hati masyarakat kecil.

“Kami sebagai masyarakat kecil sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum TNI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024. Bagaimna tidak, kami menyaksikan oknum TNI secara brutal melakukan pembongkaran paksa pagar yang kami buat dari hasil patungan kami masyarakat kecil," katanya kepada Monitorindonesia.com, Kamis (27/6/2024). 

"Pagar itu kami buat agar sekiranya bisa menghalau alat berat excavator milik perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan, karena kami tahu bahwa PT Panca Logam itu tidak mempunyai persetujuan Rencana Kerja dan Anggara Biaya (RKAB) dan tidak boleh melakukan kegiatan penambangan karena akan merugikan negara," sambungnya.

Menurut pria kelahiran Desa Wumubangka tersebut, oknum TNI itu akan segera dilaporkan kepada petinggi TNI. “Aduan sementara kami buat dan sekarang masih proses pengumpulan barang bukti. Dalam waktu dekat kami akan melakukan pengaduan lansung Kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Danrem Haluoleo Kendari, Dandenpom," jelasnya.

Tak sampai disitu, pihaknya juga akan melakukan aksi di depan gedung Markas Besar TNI. "Jangan ada lagi oknum-oknum yang merasa hebat. Kami selama ini mengawal kasus kasus PT Panca Logam tidak mau alat negara dimanfaatkan pihak tertentu," tegasnya.

"Mereka itu digaji oleh negara mereka harusnya pro dengan masyarakat kecil. Bukan malah menjadi tangan besi dari korporasi perampok hasil alam Wonu Bombana," imbuhnya.