Potensi Kecurangan di Maluku Utara saat Pilkada 2024

Ternate, MI - Malam yang seharusnya menjadi momen peringatan penting bagi demokrasi di Maluku Utara berubah menjadi ajang peringatan dini tentang potensi ancaman serius yang mengintai jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Bertempat di Hotel Muara, Ternate, Jumat malam, 23 Agustus 2024, Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah resmi diluncurkan, dan hasilnya tak bisa dianggap enteng. 

Pasalnya, Maluku Utara berada dalam kategori merah, dengan tingkat kerawanan yang mencengangkan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting yang menyoroti esensi dari pelaksanaan Pilkada yang aman, adil, dan transparan. 

Namun, dibalik kata-kata manis yang disampaikan, tersirat kekhawatiran mendalam tentang kemungkinan Maluku Utara menjadi ajang pertarungan politik yang tak sehat dan penuh intrik.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Kadri Laetje, hadir sebagai representasi Gubernur Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Kadri menegaskan bahwa Pemerintah Daerah siap mengawal Pilkada agar berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Namun, apakah komitmen ini cukup kuat untuk menahan laju kekuatan-kekuatan gelap yang bisa saja mencederai proses demokrasi?

"Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, dengan harapan bahwa semua pihak, termasuk stakeholder dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendukung kelancaran proses ini," ujarnya.

Sorotan utama dalam acara ini adalah hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang mengejutkan banyak pihak. 

Maluku Utara menempati posisi ketiga sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi se-Indonesia. 

Ironisnya, provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini justru terperosok ke dalam jurang kerawanan politik yang berbahaya. 

Sebagai perbandingan, Provinsi Papua, yang sering kali dikaitkan dengan konflik, justru berada di posisi ke-26, jauh lebih aman dari segi kerawanan.

Kadri Laetje mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar Pilkada 2024 berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Namun, panggilan ini tampaknya hanya akan menjadi angin lalu jika budaya kecurangan dan penyelewengan yang sudah mengakar tak segera diberantas.

"Kita harus menghindari segala bentuk kecurangan, penyelewengan, dan tindakan tidak etis lainnya yang dapat mencederai integritas proses demokrasi. Budaya-budaya kejahatan harus dihentikan, karena jika tidak, kita akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius dan mencoreng martabat kita sebagai bangsa," tegasnya.

Di tengah kepanikan ini, Kadri juga mengingatkan para calon kepala daerah agar tidak tergoda menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat politik. 

Praktek-praktek kotor ini telah merusak kredibilitas banyak instansi pemerintahan, khususnya yang strategis seperti Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian.

"Banyak program yang gagal karena janji politik yang tidak realistis. Oleh karena itu, ASN harus diawasi secara ketat agar tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merugikan kinerja mereka sebagai abdi negara," tambahnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan segala keprihatinannya, menegaskan bahwa pengawasan terhadap ASN harus lebih ketat dari sebelumnya. 

Metode Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan integritas ASN tetap terjaga, bebas dari campur tangan politik.

"Tidak ada lagi jabatan titipan politik. Semua akan ditelusuri dan dipantau secara ketat sesuai dengan prosedur yang berlaku," tegas Kadri, seakan mengirim pesan bahwa permainan politik kotor tak akan dibiarkan lagi.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan untuk memainkan peran yang lebih sentral dalam menjaga netralitas dan keadilan selama proses Pilkada. 

Mantan Kepala BPBJ Maluku Utara ini tak segan mengingatkan bahwa Bawaslu tak boleh lagi terjebak dalam praktik-praktik curang yang mencederai proses demokrasi. 

Era digital memberikan kesempatan bagi Bawaslu untuk memanfaatkan teknologi canggih seperti CCTV dan live streaming dalam memantau area-area rawan. Ini adalah senjata yang harus digunakan untuk menjamin transparansi dan keadilan.

Kadri Laetje menutup sambutannya dengan sebuah peringatan yang tajam, bahwa integritas dan profesionalisme adalah kunci bagi keberhasilan Pilkada 2024. 

Ia menekankan bahwa seluruh pihak harus bekerja bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian selama proses pemilihan, demi masa depan Maluku Utara yang lebih baik.

"Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian dan keamanan selama Pilkada 2024. Kita bertugas untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan dicintai oleh rakyat," pungkasnya. (Rais Dero)