GPM Sultra Dukung Polda Tangani Penyebaran Provokasi Berbasis Sara Lewat Medsos Pasca Pilkada 2024

Kendari, MI - Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GPM) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan dukungan penuh kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara dalam menangani akun-akun media sosial yang menyebarkan provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kerukunan dan stabilitas keamanan masyarakat pascapemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.

Asrul Syawal, Sekjen GPM Sultra mengimbau kepada seluruh masyarakat dan stakeholder untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yg di terima dari medsos. 

"Semua perlu berhati-hati dan pastikan informasi yang diterima valid dan berasal dari sumber terpacaya," Asrul saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Rabu (4/12/2024) dini hari.

Dia menegaskan, semua pihak untuk menjaga kedamaian usai Perhelatan Pilkada 2024 ini.

Lanjut Asrul, bagi pihak yang merasa tak sesuai bisa menempuh jalur hukum yang ada, karena dalam pertandingan apapun semua sudah ada aturan mainnya.

"Jika ada yang dianggap kurang tepat dalam pilkada kali ini silahkan tempuh jalur hukum, karena negara kita ini negara hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, Asrul mengatakan masyarakat di Sultra tentunya sudah cerdas dalam memilah informasi di medsos sehingga mereka bijak dalam menggunakan akun medsos pribadinya.

"Masyarakat sekarang saya kira sudah pintar dalam memilah isu yang berkembang di medsos. Namun tidak ada salahnya Polda Sultra terus mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat penyebar isu yang bisa membuat propaganda, yang bisa memecah belah usai Pilkada serentak 2024 ini," bebernya.

Medsos selama ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat, maka dari itu masyarakat juga diminta agar meningkatkan kewaspadaan karena di medsos selalu banyak berita-berita memecah belah antar sesama.

"Bijak lah menggunakan medsos sendiri, karena kalau tidak bijak selain bisa membuat gaduh daerah, juga akan merugikan diri sendiri, salah satunya bisa berurusan dengan hukum akibat tidak bijak bermedsos," tukas putra daerah Muna Barat itu.