Pemprov Malut Mantapkan Strategi Cegah Korupsi Lewat Rakor IPKAD

Sofifi, MI - Pemprov Malut melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda menggelar Rapat Koordinasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam skema Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 untuk area pengadaan barang/jasa. Kegiatan yang berlangsung di Sahid Bela Hotel, Ternate, ini resmi dibuka oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Hairil Hi. Hukum.

Dalam sambutannya, Hairil menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Malut dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa yang dinilai sangat strategis dalam mendukung pembangunan.

“Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat peran UKPBJ dan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan IPKD melalui sistem MCSP KPK. Kita tidak hanya bicara kepatuhan administratif, melainkan soal budaya tata kelola yang baik,” ujar Hairil.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada para narasumber agar memberikan materi yang mampu menyegarkan pemahaman aparatur perangkat daerah terkait pengadaan barang/jasa. 

“Saya menitipkan pesan kepada narasumber agar dapat memberikan penyegaran dan penajaman materi, serta mendorong peningkatan IPKD MCSP KPK Tahun 2025,” imbuhnya.

Hairil menegaskan, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Malut harus dijalankan secara efisien, terbuka, dan kompetitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa harus menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia menyebut bahwa MCSP adalah penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) yang selama ini digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memonitor kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah. Melalui MCSP, pendekatan yang dilakukan lebih strategis dan komprehensif.

“Kegiatan rakor ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dan UKPBJ di lapangan, serta merumuskan solusi secara bersama melalui diskusi terbuka dan saling berbagi pengalaman,” katanya.

Hairil berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi, menyelesaikan persoalan yang dihadapi, serta mengantisipasi potensi hambatan di masa depan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menutup sambutannya, Hairil secara resmi membuka kegiatan rakor tersebut dengan doa dan harapan agar seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan dengan aktif dan semangat untuk mendorong terwujudnya Maluku Utara Bangkit melalui tata kelola pengadaan yang bersih dan efisien.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi IPKD MCSP Tahun 2025 Area Pengadaan Barang/Jasa saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua,” tutup Hairil.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari perangkat daerah, unit kerja pengadaan barang/jasa, serta narasumber dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan dan pendampingan proses pengadaan. Agenda ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola yang sejalan dengan visi reformasi birokrasi dan pemerintahan bersih di Pemprov Malut. (Rais Dero)