Merlisa Marsaoly Bongkar Proyek Tak Jalan Gara-Gara OPD Lalai

Sofifi, MI - Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly, menyoroti lambannya proses pelelangan di lingkup Pemprov Malut yang menyebabkan serapan anggaran baru mencapai 20 persen hingga awal Juli. Ia mewanti-wanti bahwa jika keterlambatan ini terus berlanjut tanpa langkah konkret, maka sebagian besar kegiatan fisik yang menyangkut kepentingan publik sangat mungkin gagal direalisasikan tahun ini.

Menurut Merlisa, pelaksanaan program pembangunan tidak hanya soal anggaran tersedia, tetapi juga menyangkut kesiapan teknis dan administratif yang harus dipenuhi tepat waktu. Ia menilai sebagian besar OPD belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tahapan pelelangan secara profesional dan terukur.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan sejak awal tahun dan koordinasi aktif antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) dan seluruh OPD. Tanpa perbaikan manajemen waktu dan disiplin pelaksanaan, kata Merlisa, target pembangunan tahun ini akan tinggal dalam dokumen, bukan menjadi kenyataan di lapangan.

“Ini sudah bulan Juli, tapi penyerapan anggaran baru 20 persen. Masih 80 persen kegiatan yang belum dilakukan pelelangan,” ujar Merlisa kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD Malut, Senin (7/7).

Ia menekankan bahwa kondisi ini mencerminkan kinerja OPD yang belum responsif terhadap urgensi pelaksanaan program pembangunan.

Ia mendesak Biro PBJ segera menyurat ke OPD untuk mempercepat penyerahan dokumen lelang. Menurutnya, banyak kegiatan yang sudah ditayangkan di SirGub, namun dokumen pelengkapnya belum juga diserahkan ke BPBJ.

“Kalau semua saling tunggu, bagaimana bisa diselesaikan kegiatannya? Padahal ini sudah pertengahan tahun. Proses pelelangan itu tidak singkat, ada tahapan penawaran, masa sanggah, hingga kontrak kerja. Apalagi kalau perencanaannya belum matang,” tegas Merlisa.

Politisi PDIP Malut ini juga mengingatkan bahwa sejumlah kegiatan fisik bersifat sangat penting dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia khawatir, akibat kelambanan ini, banyak program pembangunan yang tidak akan rampung dalam satu tahun anggaran.

“Sekarang ini yang baru memasukkan dokumen lelang cuma Dinas PUPR. OPD lain? Belum juga bergerak,” ungkapnya.

Menurutnya, tahun ini banyak proyek menggunakan skema swakelola dan e-purchasing, sehingga tidak semuanya melalui Biro PBJ. Namun hal itu tidak lantas membenarkan sikap pasif sebagian besar OPD.

Ia secara khusus menyoroti proyek rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa yang hingga kini belum juga memasukkan dokumen lelang. Kondisi serupa juga terjadi pada berbagai proyek strategis lain.

“Bayangkan, masih ada sekitar Rp200 miliar yang belum dilelang. Sedangkan yang sudah dilelang baru sekitar Rp68 miliar dan itu pun dari Dinas PUPR,” bebernya.

Merlisa menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan. 

Menurutnya, justru karena efisiensi itu lah seluruh proses harus dikelola secara tepat waktu dan bertanggung jawab.

Ia mengingatkan bahwa jika proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan terus mengalami keterlambatan, maka masyarakat yang akan menanggung dampaknya. Pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, kata dia, tidak akan berjalan maksimal.

“Saat ini kami minta Biro PBJ menyampaikan data lengkap program apa saja yang sudah dilelang. Ini untuk kami evaluasi secara komprehensif,” katanya.

Merlisa menegaskan, penting bagi seluruh OPD dan pihak terkait untuk memulai proses perencanaan kegiatan tahun depan sejak dini. 

Langkah ini, menurutnya, sangat diperlukan agar tidak lagi terjadi keterlambatan seperti tahun ini yang berujung pada rendahnya serapan anggaran dan terhambatnya pelaksanaan program-program penting.

“Kita berharap tahun depan perencanaannya jangan mepet waktu. Jangan sampai kita ulangi pola yang sama setiap tahun,” tandasnya. (Jainal Adaran)