Komisi I DPRD Malut Minta OPD Maksimalkan Penyerapan APBD

Sofifi , MI - Komisi I DPRD Malut menggelar rapat kerja bersama seluruh mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kewenangannya, Selasa (12/8). Rapat ini bertujuan memastikan realisasi anggaran dan program kerja di setiap OPD berjalan optimal, sekaligus mengidentifikasi pola efisiensi dan pergeseran anggaran yang terjadi.

Ketua Komisi I DPRD Malut, Nazlatan Ukhra Kasuba, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini fokus pada proses perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025–2026. Salah satu poin penting adalah mendorong kedisiplinan jadwal pelaksanaan APBD yang kerap mengalami keterlambatan.

“Insya Allah kami bersama Inspektorat akan mendorong hal ini ke Pemerintah Provinsi maupun di Komisi I yang memiliki fungsi pengawasan di bidang pemerintahan dan hukum, agar ke depan ada pembenahan,” ujarnya.

Selain KUA-PPAS, rapat juga menyoroti persoalan terkait 31 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak memenuhi syarat. 

Nazlatan menegaskan, Inspektorat harus melakukan pemantauan ketat terhadap hal ini. Ia juga menyinggung adanya beberapa dinas yang menggunakan jasa belanja dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan tertentu, yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius.

Nazlatan menambahkan, realisasi anggaran di sejumlah OPD masih tergolong rendah. Saat ini, serapan anggaran bervariasi antara 30 hingga 60 persen. Komisi I akan mendorong agar penyerapan tersebut bisa dimaksimalkan menjelang akhir tahun anggaran.

“Kami ingin melihat secara jelas apakah perubahan atau pergeseran anggaran ini sudah terealisasi dengan baik, karena dari pantauan sementara, realisasinya masih rendah,” tegasnya. (Jainal Adaran)