70 Ribu Anak Maluku Utara Tersenyum di Hari Kemerdekaan

Sofifi, MI - Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemprov Malut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kabar gembira bagi dunia pendidikan. Sebanyak 272 sekolah swasta dan sekolah berbasis keagamaan resmi mendapatkan kebijakan pembebasan uang komite sebagai bentuk kado istimewa Hari Kemerdekaan.

Tidak sedikit anak-anak di Maluku Utara yang belum mampu melanjutkan pendidikan hanya karena terhalang biaya. Di tengah semangat kemerdekaan, pemerintah ingin memberikan makna lebih dari sekadar seremoni, yakni menghadirkan langkah konkret agar pendidikan bisa diakses semua kalangan tanpa diskriminasi.

Salah satu instrumen yang dipilih adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). Program ini dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban orang tua sekaligus memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Maluku Utara dapat belajar tanpa rasa cemas soal biaya yang membebani keluarga mereka.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Abubakar Abdullah, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya di Sofifi, Minggu (17/8), menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan perluasan dari program unggulan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe terkait Sekolah Gratis, yang sebelumnya hanya menyasar sekolah negeri.

Kebijakan perluasan itu dipandang sebagai langkah progresif yang menjawab keresahan masyarakat. Banyak orang tua siswa di sekolah swasta maupun sekolah berbasis keagamaan selama ini merasa diperlakukan berbeda dengan sekolah negeri yang lebih dulu menerima keringanan biaya. Dengan adanya kebijakan baru ini, perbedaan itu dihapuskan, dan seluruh siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa pungutan komite.

Tidak hanya itu, langkah ini juga dianggap sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap kontribusi sekolah swasta dan sekolah keagamaan dalam membangun sumber daya manusia Maluku Utara. Sekolah-sekolah tersebut selama ini telah menjadi pilar penting yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, meskipun masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan dana.

“Pada momentum upacara 17 Agustus, Gubernur Malut menyerahkan Buku Tabungan BOSDa kepada 272 kepala sekolah yang diwakili 11 kepala sekolah. Di antaranya SMK Yaro Halut, SMK Makedonia Halteng, MAN 1 Ternate, MAS Darul Ulum Sasa, MAS Nurul Jihad Tului, MAS Risalatul Huda, SMS Al Irsyad, SMAS Mafakati, SMA Muhammadiyah, SMKS Bina Informatika, dan SMKS Nukila Ternate,” jelas Abubakar.

Penyerahan simbolis buku tabungan BOSDa itu menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya sekolah swasta dan keagamaan di Maluku Utara diakui setara dalam hal dukungan pembiayaan pendidikan. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran slogan, melainkan benar-benar diwujudkan melalui aksi nyata.

Masyarakat menyambut baik kebijakan tersebut, terutama para orang tua yang selama ini menanggung beban biaya pendidikan anak-anak mereka. Dukungan BOSDa diharapkan tidak hanya meringankan beban, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Dengan kebijakan ini, lanjutnya, sekolah swasta, SMA/SMK Kristen, serta Madrasah Aliyah di seluruh Maluku Utara juga akan merasakan manfaat pembebasan uang komite. 

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pendidikan tanpa membedakan status sekolah. Di Hari Kemerdekaan ini, kita wujudkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya bagi anak-anak Maluku Utara, untuk bebas belajar tanpa terbebani biaya,” tegasnya.

Hingga kini, dampak kebijakan tersebut sudah mulai terlihat. Para kepala sekolah merasa lebih leluasa dalam mengelola operasional sekolah, sementara siswa tidak lagi dibayangi kekhawatiran biaya tambahan. Bagi pemerintah, ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi penerus yang lebih berkualitas.

Tidak kalah penting, kebijakan ini juga memperkuat semangat inklusivitas dalam dunia pendidikan. Sekolah swasta maupun sekolah keagamaan yang selama ini kerap dianggap sebagai “kelas kedua” kini mendapat pengakuan setara, sehingga pendidikan di Maluku Utara semakin inklusif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, kini sudah ada 492 sekolah di Maluku Utara yang mendapatkan dukungan pembebasan uang komite, dengan total penerima manfaat mencapai 70.983 siswa. Pemerintah berharap langkah ini dapat meringankan beban orang tua, meningkatkan akses pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan mutu sekolah.

Pemprov Malut menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi pembangunan daerah. Dengan memberikan kesempatan kepada puluhan ribu siswa untuk mengenyam pendidikan tanpa beban biaya, pemerintah berharap lahir generasi yang lebih cerdas, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Kebijakan ini juga menjadi jawaban terhadap harapan publik yang menginginkan pemerintah hadir secara nyata dalam memajukan pendidikan. Dukungan ini diyakini akan menciptakan pemerataan kesempatan belajar yang lebih adil bagi seluruh anak di Maluku Utara.

“Kebijakan tersebut menjadi hadiah istimewa dari Ibu Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Hari Kemerdekaan, sekaligus bukti nyata bahwa perjuangan memajukan pendidikan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan,” tutup Abubakar. (Jainal Adaran)