Ahmad Purbaya Membawa Harapan Agar Putra Daerah Diberi Ruang di Pusat

Sofifi, MI - Putra daerah Maluku Utara, Ahmad Purbaya, resmi dinyatakan lolos sebagai salah satu dari tiga kandidat teratas dalam seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Hasil seleksi diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Silmy Karim, pada 12 September 2025 melalui laman resmi pansel.kemenimipas.go.id.

Dalam pengumuman tersebut, tiga nama yang terpilih yakni Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaya. Purbaya, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, menjadi salah satu figur daerah yang mampu menembus bursa jabatan strategis nasional.

“Proses seleksi ini didasarkan atas asas transparansi, dilaksanakan secara ketat, berbasis merit, terbuka, dan kompetitif untuk menjaring figur pimpinan yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik,” jelas Silmy Karim.

Seleksi berlangsung sejak 22 Juli hingga 23 September 2025 dengan berbagai tahapan, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, hingga wawancara, tes kesehatan, dan penilaian rekam jejak. Dari puluhan kandidat, hanya tiga yang berhasil memperoleh nilai akumulasi tertinggi.

Ahmad Purbaya lahir di Ternate pada 28 Maret 1978. Sejak 2006, ia meniti karir birokrasi mulai dari Kepala Seksi Keuangan di Halmahera Selatan, hingga dipercaya memimpin sejumlah posisi strategis, termasuk Kepala Biro Keuangan Pemprov Malut, Inspektur Provinsi, Kepala BPKPAD, hingga kembali menakhodai BPKAD. Pada 2024, ia juga pernah menjabat sebagai Pj. Bupati Halmahera Timur.

Salah satu capaian pentingnya adalah ketika menjadi Inspektur Provinsi Maluku Utara. Di masa kepemimpinannya, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan sistem pengendalian intern meningkat dari level 2 menjadi level 3, sebuah lompatan yang selama bertahun-tahun tidak pernah tercapai di provinsi tersebut. Peningkatan ini bahkan diakui oleh BPKP Pusat.

Selain itu, Purbaya dikenal sebagai inovator. Ia menggagas sejumlah program kreatif seperti Samsat Terapung, Samsat Online, serta optimalisasi aset daerah yang terbengkalai untuk menambah pendapatan asli daerah.

Purbaya menamatkan pendidikan S1 Teknik Manajemen Industri di UPN Veteran Jawa Timur, kemudian melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya, dan meraih gelar doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Brawijaya.

Ia juga lulusan PPRA LXV Lemhannas RI Tahun 2023, serta mengikuti berbagai diklat kepemimpinan, pelatihan intelijen di BAIS TNI, hingga workshop internasional terkait pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa.

Dalam organisasi, Purbaya aktif sebagai Wakil Ketua FKPPI Maluku Utara, Ketua IKAL Lemhannas Malut, Ketua KBP3 Polri Malut, serta pengurus Pramuka tingkat provinsi. Kiprah organisasinya memperkuat kapasitas kepemimpinan dan jejaring nasional.

Keluarga besar dan masyarakat Maluku Utara menaruh harapan besar agar Presiden RI memberikan kesempatan kepada putra daerah seperti Ahmad Purbaya untuk berkarier di tingkat nasional. Kehadirannya dinilai mampu memberikan perspektif baru dalam pengelolaan birokrasi di pusat, terutama karena rekam jejak panjangnya di bidang keuangan daerah, pengawasan, hingga tata kelola pemerintahan.

Jabatan Dirjen Imigrasi dipandang sangat strategis karena berhubungan langsung dengan kedaulatan negara melalui pengawasan perlintasan orang. Data menunjukkan jumlah perlintasan meningkat pesat: 19,4 juta (2022), 41,6 juta (2023), 46 juta (2024), dan 39,5 juta hanya dalam sembilan bulan pertama 2025.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga menjadi salah satu penyumbang besar PNBP dengan tren peningkatan signifikan, yakni Rp1,4 triliun (2021), Rp4,6 triliun (2022), Rp7,6 triliun (2023), dan Rp9 triliun (2024). Hingga September 2025, PNBP sudah mencapai Rp7,7 triliun.

Karena itu, Presiden RI diharapkan memilih figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki integritas dan kemampuan manajerial untuk membawa reformasi imigrasi lebih maju.

“Proses seleksi Dirjen Imigrasi adalah bagian dari upaya kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kami berharap pimpinan terpilih mampu meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan orang asing,” tegas Silmy Karim.

Kini, bola keputusan berada di tangan Presiden RI untuk menentukan siapa di antara tiga nama tersebut yang akan dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi. (Jainal Adaran)