Pemilu dalam Pusaran Politik dan Demokrasi 2024

Oleh: Zulzaman/Ketua Cabang GMNI Kendari (2015 - 2018) PEMILU 2024 sangat menentukan masa depan Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Kualitas demokrasi dan pemilu di butuhkan keterlibatan seluruh pihak sala satunya partai politik yang akan memainkan peran strategisnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Tulisan ini berangkat dari analisis pribadi tentang ihwal peran partai politik yang dianggap kurang serius menjalankan cita-cita agenda reformasi untuk tujuan kemajuan demokrasi di Indonesia. Sebab, dari kebanyakan dari partai politik di Indonesia menjadi kehilangan orientasi dan tujuan yang sesuai dengan fungsi partai itu sendiri. Catatan penulis bahwa partai politik masih sibuk dengan agenda konsolidasi internal dalam terlibat secara langsung dalam melakukan sosialisasi politik dan edukasi kepada masyarakat. Salah satu implikasinya adalah menurunnya fungsi representasi dari partai politik dan keterwakilan dari elit politik di legislatif. Disisi lain, ini mengakibatkan beberapa dampak misalnya saja minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses pemilu dan demokrasi yang jujur, bersih adil dan rahasia. Fenomena dilapangan dapat dilihat dan ditemui juga bahwa kebanyakan partai politik lebih sibuk bertikai dengan partai lain, saling menjatuhkan dan menyerang satu sama lain, seolah-olah hal demikian menjadi lumrah untuk mendapatkan berbagai apa yang menjadi kepenting partai itu sendiri. Kecenderungan partai sebagai ajang pertarungan kepentingan pemimpinnya menjadi realitas sehari-hari, olehnya itu kita memerlukan peran partai politik yang sangat strategis dan konsolidasi demokrasi guna menyukseskan pemilu serentak 2024. Upaya tersebut adalah bagian dari memperkuat social society di seluruh elemen masyarakat untuk menekan berbagai ketimpangan yang ada dalam struktur partai dan sistem pemerintahan itu sendiri. Partai politik harusnya lebih bersifat terbuka pada gagasan-gagasan alternatif yang mendorong perubahan dari internal maupun eksternal. Dalam banyak kasus, mekanisme pengambilan keputusan penting di dalam organisasi (parpol) sering mengabaikan prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam demokrasi untuk menambah sedikit keruwetan yang telah ada. Proses-proses penting dalam isu rekrutmen dan sirkulasi elite sangat diwarnai oleh kuatnya praktik-praktik manipulative. Diatas semua itu, cukup banyak partai yang gagal mengembangkan identitas partai secara jelas sehingga potret tersebut tidak bisa dibiarkan terus menjamur untuk menggerogoti nilai-nilai filosofis yang idealnya partai politik itu. Partai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern yang dijalankan di republik ini. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur parpol dan membuat mereka berfungsi secara demokratis untuk kemajuan bangsa. Keberadaan dan fungsi elit politik harus terasa di tengah-tengah masyarakat yang heterogen dan majemuk ini. Selain hanya meramaikan pemilu lima tahun sekali dalam satu periode baik di tingkat lokal maupun nasional, program-program yang telah di sosialisasikan di masyatakat harus berjalan dan berkelanjutan sehingga visi-misi yang di bangun pada saat masa kampanye dan tidak hanya menjadi sebagai retorika untuk memuluskan tujuan terselubung para kandidat calon. Apa yang terjadi di atas adalah sebuah upaya disorientasi para elit politik yang tak memahami betul hakikat politik dan keterwakilan mereka di parlemen, pasalnya setelah di berikan tanggung jawab dan amanah oleh rakyat, mereka tidak bisa memanfaatkan tugas itu dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak jarang terjadi dinamika antara partai politik yang satu dengan yang lain berebut panggung dan popularitas semata. Meskipun rakyat tidak sepenuhnya mendapatkan pendidikan politik tetapi minimal tidak secara umum dapat kita liat secara realitas bagaimana para elit-elit politik hanya sibuk pada saat menjelang pemilu dan pilkada. Dari sinilah rakyat bisa belajar bahwa upaya yang dipertotonkan oleh para elit politik adalah sebuah hal yang tidak patut dicontoh sehingga hal tersebut akan berdampak dan berimbas pada krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran partai politik maupun para figur itu sendiri. Menurut hemat penulis, dengan melihat dinamika tersebut seharusnya elit partai politik tidak hanya berperan untuk pembangunan masyarakat yang lebih beriorientasi ke masa depan, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan daerah dan bangsa yang berkemajuan. Samuel P. Huntington, pakar politik dari Amerika Serikat (AS) telah mengatakan dan mempertegas hal diatas bahwa stabilitas sistem politik lokal dan daerah serta nasional tergantung kekokohan partai politik yang ada, yang bisa memberi sumbangsih lebih besar terhadap kesadaran masyarakat pula. Kehadiran partai politik di daerah juga ini seharusnya bisa menjadi instrumen dan wahana pendidikan politik bagi rakyat dan bisa menjadi alat memperjuangkan aspirasi rakyat yang bisa mengadvokasi masyarakat di akar rumput. Namun faktanya dinamika politik di daerah tidaj jauh berbeda dengan situasi politik nasional hanya menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk mendapatkan kepentingan dalam masa jangka pendek dan pragmatis. Hal tersebutlah yang patut kita antisipasi menjelang pemilihan secara serentak di tahun 2024 mendatang karena pada dasarnya fokus kerja elit politik bukan membesarkan daerah tetapi hanya pada tataran memperjuangkan dan mempertahankan legitimasi partai politiknya semata. Melihat fenomena tersebut, maka perlu ada upaya reformasi internal partai politik agar sesuai dengan hakikat kehadiran partai politik yang sesungguhnya. Jika tak demikian, lagi-lagi penulis mengulangi narasi yang sama akan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Lebihnya proses demokrasi di daerah akan terhambat akibat ulah beberapa oknum dan partai. Peran elit politik di parlemen juga menjadi penting bagaimana dia menunjukan kemampuanya dalam menghasilkan produk kebijakan yang pro terhadap rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat di kembalikan apabila peran dan kontribusi kadernya memberikan dampak yang positif terhadap masa depan rakyat namun jika peran kader. Hal yang paling mendasar dari proses demokrasi politik ialah bagaimana rakyat mampu menentukan dan memilih para calon pemimpinnya. kesalahan memilih dan menampilkan sosok pemimpin politik ke depannya akan berdampak buruk tidak saja bagi rakyat yang memilihnya, melainkan masa depan suatu negara dan daerah yang dipertaruhkan. Oleh karena itu, kecerdasan memilih pemimpin, amat dibutuhkan tanpa ada iming-iming money politik. Pada dasarnya, rakyat harus mengenali para calon pemimpin yang akan dipilihnya nanti, sehingga mampu memberi aspirasi secara maksimal dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan akhirnya memutuskan kebijakan secara tepat. tidak seperti membeli kucing dalam karung, yang kemudian kita dianggap sebagai pencipta kebohongan karena kita memilih pemimpin yang suka melakukan obral janji disaat kampanye. Disinilah pendidikan politik menjadi demikian penting dan konsolidasi demokrasi menuju suksesi pemilu serentak 2024. Pendidikan politik dan sosialisasi politik menjadi tanggungjawab semua pihak, khususnya para elite politik yang memiliki kedudukan strategis atau sedang memiliki peran sentral dalam sistem politik, tanpa terjadinya pendidikan politik yang sehat dan baik, maka dipastikan tidak akan terjadi peningkatan kecerdasan politik publik. Dan pada akhirnya, publik akan selalu terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang sama dari waktu ke waktu dalam menentukan pemimpinnya dan akan selalu dijadikan kambing hitam dalam kepentingan para elit politik, hal inilah kemudian yang mesti kita antisipasi bersama. Keteladanan para elite politik memang menempati porsi cukup besar dalam proses pendidikan politik bagi publik, proses pendidikan politik, sesungguhnya juga muncul dari dalam publik itu sendiri. Mereka bukan komuditas politik yang bersifat diam yang tidak sepenuhnya belajar dari pengalaman ke pengalaman, melainkan sejatinya publik punya mata dan telinga yang sangat tajam dalam memperhatikan, menyingkapi dan merespon peristiwa-peristiwa politik yang pernah dan telah mereka alami. Dari sinilah seharusnya para tokoh dan elite politik menyadari bahwa publik tidak buta dan tuli dalam memilih pemimpin politik. Setiap warga Negara (rakyat) akan selalu sadar dan kritis dalam memilih dan menentukan pemimpin politik yang akan datang secara cerdas. Kita mesti sadar atas realitas ini, tak bisa dibiarkan daerah kita hanya dijadikan sarang kepentingan, yang telah bersumpah dan membela nasib rakyat atas tanah leluhurnya tetaplah berdiri pada kebenaran yang kokoh. Jika kedepan terjadi lagi perebutan kuasa dan pengingkaran terhadap amanat rakyat maka rakyat harus sadar untuk tetap melawan tirani kekuasaan yang hanya mementingkan kepentingan mereka. Hal ini perlu direspons berbagai situasi dan kondisi tersebut atas dasar kesadaran moral, tanggung jawab pemuda dan masyarakat pada umumnya, pengabdian sosial dan kepedulian terhadap pentingnya kekuasaan politiknya. Hal ini kemudian perlu dipupuk di tengah-tengah masyarakat untuk menakar permainan para elit politik dengan kekuasaannya saat ini.

Topik:

Kpu Bawaslu pemilu Demokrasi gmni

Pemilu dalam Pusaran Politik dan Demokrasi 2024

Opini Sebelumnya

Pinjaman Luar Negeri Kementerian BUMN Untuk Kereta Cepat Terindikasi Melanggar Hukum

Opini Selanjutnya

Penawaran Umum Perdana dan Pertamina Geothermal Energy Rugikan Negara: KPK Wajib Buka Mata!

Opini Terkait

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K