Bawaslu Susun Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilu 2024

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 20 Mei 2023 21:17 WIB
Jakarta, MI - Menjelang tahapan kampanye pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, Bawaslu RI prioritaskan alat kerja pengawasan untuk mencegah terjadinya salah persepsi saat pengawasan kampanye. "Alat kerja pengawasan menjadi prioritas memasuki masa kampanye agar tidak salah persepsi." Ungkap Anggota Bawaslu Puadi saat membuka Focus Group Discussion Penyusunan Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Jakarta. Jumat (19/5/2024). Dengan ini dia menegaskan, jajaran Bawaslu diharap bisa menyamakan persepsi tentang pemahan pengawasan kampanye. "Secara teknis kita harus menyamakan persepsi tentang pemahaman pengawasan kampanye," terang Puadi. Lanjut Puadi, alat kerja pengawasan dapat memudahkan proses pengawasan saat masa kampanye. "Alat kerja pengawasan berperan sebagai pendukung proses pengawasan," ungkap Puadi Diketahui, menurut Peraturan KPU (PKPU) nomor 3 tahun 2022 dimulainya masa kampanye jatuh pada tanggal 28 November 2024. (ABP)             #Bawaslu Susun Alat Kerja Pengawasan Kampanye #Pemilu 2024

Topik:

Bawaslu pemilu 2024 Kampanye Susun Alat Kerja Kampanye

Berita Sebelumnya

Lolly Minta Seluruh Jajaran Bawaslu Lakukan Mitigasi Kerawanan Pelanggaran Pemilu

Berita Selanjutnya

Bawaslu Awasi Menteri Nyaleg

Berita Terkait

Opini
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) (Foto: Dok MI/Aswan)

Pemilu Dipisah: Koreksi Pelaksanaan 2024 yang Tak Optimal

2 Juli 2025 23:11 WIB

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB