KPU Akui Belum Susun Aturan Soal Sumbangan Dana Melalui Platform Digital

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 27 Mei 2023 16:05 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku belum menyusun aturan terkait dana atau sumbangan yang diterima partai politik dalam bentuk elektronik. "Sumbangan dalam bentuk uang elektronik, mengenai hal ini sebelumnya dalam Peraturan KPU terdahulu, hal ini belum diatur ya," kata Anggota KPU RI, Idham Holik saat dikonfirmasi, Sabtu (27/5). Dia menjelaskan, setiap peraturan yang akan dibuat oleh KPU harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang, termasuk didalamnya soal sumbangan dana dalam bentuk elektronik. "Karena kita juga dalam merumuskan Peraturan KPU tentang pelaporan dana kampanye harus memperhatikan fenomena disrupsi digital," kata Idham. "Salah satunya adalah semakin masifnya penggunaan Wallet, e-Money, dan jenis-jenis platform-platform ekonomi lainnya," kata Idham menambahkan. Penggunaan uang elektronik ini, kata dia, memang akan sulit untuk diawasi. Sebab, transfer dana melalui elektronik ini hanya berbasis kode tidak bentuk rekening bank. "Ini bisa jadi materi kita untuk kita diskusikan," tandas Idham. (ABP)       #KPU Akui Belum Susun Aturan Soal Sumbangan Dana Melalui Platform Digital

Topik:

Kpu Sumbangan Melalui Elektronik

Berita Sebelumnya

29 Mei RDP, KPU dengan Komisi II DPR Bahas PKPU Pelaporan Dana Kampanye

Berita Selanjutnya

KPU Tunggu Putusan MK Soal Sistem Pemilu

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB