Terungkap di Sidang DKPP, Hubungan Kerja Antara Pimpinan Bawaslu Tuba dengan Sekretariat Tidak Harmonis

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 10 Oktober 2023 13:33 WIB
Jakarta, MI - Terungkap dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hubungan antara pimpinan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) tidak harmonis dengan Sekretariat Bawaslu Tuba. Hal itu diungkapkan Pengadu Adhel Setiawan pada sidang DKPP dengan Perkara Nomor 115-PKE-DKPP/IX/2023 disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Bahwa kondisi lembaga Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang saat ini hubungan kerja antara Komisoner dengan Sekretariat Bawaslu dalam kondisi tidak harmonis,” kata Adhel di Ruang Sidang KPU Provinsi Lampung, Selasa (10/10). Dia mengatakan, ketidakharmonisan itu dibuktikan dari beberapa keputusan yang dikeluarkan tidak berdasarkan ketentuan ataupun Perbawaslu. Dia mencontohkan, menyoal pergantian Sekretariat tanpa melalui rapat Pleno. “Contoh, pengajuan penggantian Koordinator Sekretariat tanpa melalui evaluasi dan rapat Pleno,” ungkap Adhel. Diketahui sidang ini dihadiri oleh Pengadu, Adhel Setiawan, Teradu I dan II, Rachmat dan Desi Triayana selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Dihadiri pula pihak terkait diantaranya; Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendo, Koodirnator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Fardhori Yansah. Selanjutnya, Bendahara Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Otong Syahbana, Tenaga Pendukung Sekretariat Panwascam, Hengki Rahman, Ketua Panwascam Meraksa Aji, M. Yansori, dan Pengawasan Kelurahan atau Desa (PKD) Karya Bhakti, M. Yusuf Kadir. (ABP)   #Hubungan Kerja Antara Pimpinan Bawaslu Tuba dengan Sekretariat Tidak Harmonis

Topik:

DKPP Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

Berita Sebelumnya

Di Sidang DKPP, Anggota Bawaslu Tuba Diduga Intervensi Korsek Gadaikan Mobil Dinas

Berita Selanjutnya

DKPP Diminta Berhentikan Tetap Dua Anggota Bawaslu Tulang Bawang

Berita Terkait

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Nasional
Ketua DKPP Heddy Lugito dalam acara Syukuran HUT ke-13 (Foto. Rizal)

HUT ke-13 DKPP: 5.832 Pengaduan Masuk, 52% Penyelenggara Direhabilitasi

12 Juni 2025 20:48 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Mohammad Toha (dok. MI)

Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Dorong DKPP Lepas dari Kemendagri

4 Februari 2025 19:34 WIB

Politik
Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni [Foto: Ist]

Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot

2 Desember 2024 16:14 WIB