JK Sebut Nadiem Makarim Gak Ngerti Pendidikan, Minta Presiden Selanjutnya Tak Salah Lagi Pilih Menteri

Jakarta, MI - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang salah dalam memilih Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri. 

"Dan Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa," katanya dalam sebuah acara Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan di Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

Menurut JK, seorang presiden semestinya memberikan jabatan menteri kepada orang yang tepat dan terbukti mampu menjalankan pekerjaan di bidangnya agar pekerjaan yang dihasilkan tidak berantakan. 

"Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan ditambah malas lagi mengurusi pendidikan, kacau lah semua ini," ujarnya.

Apalagi kata JK, kementerian pendidikan disebutnya sebagai kementerian paling membingungkan yang sering bergonta-ganti nama dan terlalu banyak memiliki tugas. 

Dan yang lebih mengecewakan lagi kata JK, Mendikbudristek saat ini Nadiem Makarim terlalu sulit untuk ditemui.

Sebab itu, ia meminta kepada presiden selanjutnya Prabowo Subianto agar tak salah lagi dalam memilih menteri, khususnya menteri pendidikan. 

"Kementerian ini juga menjadi kementerian yang suka ganti ganti nama sampai sekarang menjadi Kemendikbud-Ristek yang tugasnya panjang sekali, tapi dipimpin oleh orang yang jarang ke kantor," keluh JK. 

"Saya minta ketemu aja malah ketemu di apartemen. Saya katakan aja ke depan jangan seperti itu lagi pilih menteri. Karena berapapun anggaran dikasih kalau begini bagaimana bisa jadi," lanjut JK.

Lebih lanjut, JK juga berharap pemerintah yang akan datang dapat memilih orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk mengemban jabatan menteri. 

"Pemerintah yang datang tolong lah dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau sekian triliun dikasih begini lah akan hancur pendidikan. Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga perlu diperbaiki," pungkasnya.