422 Ribu Anak Miskin Ekstrem Tak Sekolah, Arzeti Bilbina Dorong Akselerasi Sekolah Rakyat

Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, mendorong pemerintah mengintensifkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pada 14 Juli 2025 mendatang. Program ini dinilai sebagai solusi konkret untuk mengatasi permasalahan anak tidak sekolah di Indonesia.

“Komisi IX DPR mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ini adalah terobosan Presiden Prabowo yang patut diapresiasi karena memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pendidikan adalah jalan utama mengentaskan kemiskinan, dan Sekolah Rakyat adalah jembatannya,” kata Arzeti di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Arzeti mengutip data dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menyebutkan terdapat 422.616 anak dari keluarga miskin ekstrem di desil 1 yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Jumlah ini merupakan bagian dari 5,36 juta anak usia sekolah dari kelompok termiskin yang belum mendapatkan akses pendidikan layak.

“Ini bukan sekadar angka. Di balik itu ada masa depan anak-anak bangsa yang terancam. Karena itu, kami mendorong pemerintah agar Sekolah Rakyat dijalankan dengan serius dan merata, agar tak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan,” ujar Arzeti.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Para peserta didik akan mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan bergizi dan tempat tinggal, hingga layanan pendidikan berkualitas yang mengedepankan pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, dan keterampilan hidup.

“Tahun ini ditargetkan 100 Sekolah Rakyat beroperasi. Sebanyak 63 sekolah akan diresmikan pertengahan Juli dan sisanya menyusul pada awal Agustus. Saat ini, 9.755 siswa telah terdaftar berdasarkan Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN) dan hasil verifikasi dinas sosial daerah,” jelas Arzeti.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial, agar pelaksanaan program ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo.

“Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen untuk menyukseskan Sekolah Rakyat. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” tutupnya.