Kepala BP2MI Apresiasi Desakan Komisi IX ke Kapolri Soal Pengiriman PMI Ilegal

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 4 Februari 2021 06:30 WIB
Realitarakyat.com - Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku sangat mengapresiasi desakan Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay agar Kapolri menindak tegas perusahaan yang mengirimkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara ilegal ke luar negeri. Pasalnya menurut Benny Rhamdani, sejak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) resmi membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memberantas praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal, sudah banyak perusahaan nakal yang sudah digerebek dan diserahkan ke Polisi. "Sejak kita bentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan sindikat pemgiriman PMI Ilegal sudah banyak perusahaan nakal yang kita berikan sanksi baik teguran, sanksi administrasi bahkan sanksi hukum yang sudah kita serahkan ke Polri," ujarnya, Rabu (3/2/2021). "Apa yang dikatakan Saleh Daulay terkait masih adanya laporan pengiriman PMI ilegal itu benar adanya, biasanya visa turis menjadi modus operandi dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural ke negara tujuan. "Dari visa turis biasanya mereka tidak memiliki tiket kepulangan maupun reservasi tempat menginap," ujar Benny. Ia mengatakan, pihaknya juga sudah menemui perusahaan airlines, PT Angkasa Pura, Dirjen Imigrasi, Dirjen Perhubungan, dan instansi terkait lainnya dalam mencegah pengiriman PMI ilegal. "Upaya pencegahan ini kita lakukan secara maksimal, bahkan kita menggandeng semua kalangan untuk terlibat. Bahkan satgas yang kita bentuk tidak hanya diisi para pegawai di internal BP2MI, ada juga mantan Ketua PPATK, mantan Jaksa Agung, pimpinan Ormas mantan KPK yang kita masukan di situ, dari NGO kita masukan di situ, ada juga unsur TNI-Polri," ucapnya. "Jadi sekali lagi, saya sependapat dengan Pak Saleh Daulay, agar Polri segera menindak dan memproses perusahaan-perusahaan yang sudah kita laporkan," urainya. Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN sekaligus Anggota Komisi IX DPR meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas perusahaan yang nekat mengirimkan PMI ke luar negeri secara ilegal. "Ini memang aneh. Mereka tidak peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat Covid-19. Kalau pemberangkatan ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Pada titik tertentu, ini bisa TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," ujar Saleh Daulay, Rabu (03/2/2021) di Jakarta. Ia juga mencermati, di Bandara setiap Sabtu dan Minggu selalu ada pemberangkatan ke Dubai atau Abu Dhabi dan beberapa Negara lain. Konon, mereka yang diberangkatkan hanya memiliki visa wisata (ziarah) dan tiket untuk pergi saja. Hampir dapat dipastikan, mereka berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus wisata. "Yang begini ini perlu ditindak tegas. Sebab, UU No. 18/2017 mengamanatkan bahwa setiap PMI wajib mendapatkan pelindungan baik sebelum, semasa, maupun pasca bekerja di luar negeri. Sederhana saja, kalau ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa prosedur, tanpa dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah tindakan pelanggaran. Di dalam UU Pelindungan PMI, sanksinya berat dan tegas," tegasnya. Dia berharap, Kapolri menjadikan masalah pengiriman PMI non-prosedural sebagai salah satu fokus perhatian, kementerian tenaga kerja juga diminta untuk membuka SPSK (sistem penempatan satu kanal) untuk negara Emirat dan beberapa negara lainnya di Timur Tengah. Kemenaker juga diminta untuk menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan kredibel untuk diberikan tanggung jawab. Menurutnya, perusahaan yang diberi amanah harus benar-benar memiliki pengalaman dan tidak pernah melanggar ketentuan dan aturan yang ditetapkan pemerintah selama ini. "Walau jalur penempatannya ditutup, faktanya tetap saja ada pengiriman. Malah lebih berbahaya. Sebab, pengirimannya dilakukan secara unprosedural. Jumlahnya konon mencapai ratusan bahkan ribuan orang setiap minggu. Banyak aturan yang mereka langgar," tukasnya. Politisi asal Sumatera Utara ini juga mempertanyakan, "Kenapa tidak sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka, Berikan pelatihan kerja kepada calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan secara formal. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar,". "Apakah bisa diberangkatkan di masa Covid ini? Itu tergantung negara tujuannya. Jika ada job order dan mereka membutuhkan, ya silahkan saja. Jangan dilarang-larang. Sebab, kita di Indonesia juga sekarang kesulitan. Banyak tenaga kerja kita yang di-PHK. Lapangan pekerjaan sulit. Pengangguran makin menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan," pungkasnya.[prs]

Topik:

pekerja migran ilegal BP2MI

Berita Sebelumnya

Moeldoko Akui Beberapa Kali Bertemu Senior dan Pendiri Demokrat

Berita Selanjutnya

Bupati Terpilih Orient P Riwu Kore Terancam Diusir Paksa Dari Indonesia

Berita Terkait

Nasional
PMI yang dideportasi dari Arab Saudi akhirnya tiba di tanah air dan disambut KemenP2MI (Dok.MI)

Pemerintah Pulangkan 124 PMI dari Arab Saudi, Termasuk Anak-anak dan Penderita Stroke

16 April 2025 18:49 WIB

Nasional
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. (Dok. MI)

Kaji Usulan DPR, Menteri Karding: Penghapusan BP2MI Perlu Ditimbang Untung Ruginya

6 Maret 2025 21:40 WIB

Nasional
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding (Foto: Repro)

Ubah Narasi, Pemerintah Minta Tagar Kabur Aja Dulu Diganti Jadi Ayo Bekerja di Luar Negeri

19 Februari 2025 12:49 WIB

Hukum
Wakapolres Dumai Kompol Henry memperlihatkan barbuk tindakan pidana perdagangan orang ke Malaysia (Foto: Antara)

Sopir Antar-Jemput Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia Diamankan Polisi

6 November 2024 14:33 WIB