KPK Memberikan Landasan Pendataan Vaksinasi Covid-19 agar Akuntabel

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 4 Februari 2021 20:39 WIB
Jakarta, MI - Pendataan penerima vaksin Covid-19 turut dibahas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana tugas (Plt) Jubir Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menyatakan pendataan vaksinasi harus akuntabel. "Pendataan menjadi aspek krusial saat proses vaksinasi dimulai," kata Ipi dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021). Dia mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga saat ini sebanyak 42 persen dari total 1.5 juta tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi target vaksinasi tahap pertama telah menerima vaksin Covid-19. "Data tersebut menunjukan terdapat kemajuan dalam jumlah nakes yang telah divaksinasi tahap pertama sebanyak 25 persen pada akhir pekan lalu," kata Ipi. Tapi, kata dia, juga terdapat kendala vaksinasi pada tenaga kesehatan selama diberlakukan. "Salah satu kendala menyangkut rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 sejak pertama kali dicanangkan adalah terkait pendataan," kata dia. Data nakes yang dimiliki Kementerian Kesehatan, kata dia, saat ini bersumber dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dimiliki Kemenkes, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang belum terhubung dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri. Oleh karena itu, kata Ipi, KPK meminta Kementerian Kesehatab menggunakan data milik Ditjen Kependudukan dan Pendataan Sipil (Dukcapil). Namun, juga dikatakannya dikombinasikan dengan data BPJS Kesehatan sebagai basis proses pendataan penerima vaksin Covid-19. "Data Dukcapil sudah relatif rapi, dan padu padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Ipi. Dia menyatakan, Ditjen Dukcapil telah mengelola 271.3 juta data penduduk Indonesia per 31 Desember 2020. Berdasarkan informasi yang diterima KPK, kini tersisa sebanyak 8 persen NIK yang memiliki perbedaan antara data alamat di KTP dengan domisili aktual. "Masukan ini telah kami sampaikan dalam diskusi daring dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan, Kamis, 4 Februari 2021. Ini dimaksudkan agar proses pendataan lebih cepat, terintegrasi, dan valid karena data berasal dari satu sumber," katanya. (ES)

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

Pimpinan DPR Apresiasi SKB 3 Menteri Atur Seragam dan Atribut Sekolah Negeri

Berita Selanjutnya

Partai Gelora Fokus Tuntaskan Infrastruktur Teritorial Jelang Pemilu 2024

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

15 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

16 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

20 jam yang lalu