MA Diminta Maksimalkan Penerapan Sidang Elektronik

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 17 Februari 2021 17:30 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com -Mahkamah Agung (MA) diharapkan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai titik percepatan transformasi pelayanan publik peradilan dari konvensional ke digital. Penerapan e-Court yang sudah diterapkan MA sejak tahun 2019, yakni pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara dilakukan secara daring, harus ditingkatkan dengan penerapan e-Litigation (persidangan elektronik). "Berlandaskan payung hukum Peraturan MA Nomor 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, MA sudah mulai menerapkan e-Litigation secara terbatas pada perkara perdata, agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Kedepannya, penerapan e-Litigation harus diperluas ke perkara pidana, bahkan tak hanya di tingkat pertama melainkan hingga ke tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai menghadiri secara virtual Sidang Istimewa MA, mendengarkan Laporan Tahunan MA 2020, dari Ruang Kerjanya di Jakarta, Rabu (17/2/21). Turut hadir secara virtual antara lain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Ia menjelaskan, sesuai amanah Presiden Joko Widodo dalam Sidang Istimewa MA tersebut, akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan, untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern. "Melalui e-Court dan e-Litigation, para pihak yang berperkara tak perlu bertatap muka. Meminimalisir terjadinya potensi korupsi di dunia peradilan. Serta mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat. Karena dari mulai pendaftaran perkara, pembayaran panjar uang perkara, sampai pemanggilan dan proses persidangan, dilakukan secara elektronik," jelas Bamsoet. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengapresiasi kinerja MA selama tahun 2020 yang berhasil memutus 20.562 perkara dari total 20.761 perkara yang masuk. Ketepatan waktu putusan perkara juga sangat baik, MA berhasil memutus 19.874 perkara di bawah 3 bulan. "Dengan semakin memasifkan penerapan e-Court dan e-Litigation, tidak menutup kemungkinan kinerja MA kedepannya akan semakin meningkat. Putusan bisa diambil dalam jangka waktu relatif lebih singkat, dibanding dengan penerapan peradilan konvensional. Dengan demikian masyarakat sebagai pencari keadilan bisa semakin terlayani dengan baik," katanya.[man]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Presiden : Pandemi Mengakselerasi Transformasi di Lingkungan Peradilan

Berita Selanjutnya

Kejagung Periksa Delapan Saksi Kasus BPJS Ketenagakerjaan

Berita Terkait

Opini
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) (Foto: Dok MI)

Krisis Radioaktif Cikande Bukti Negara Kecolongan di Gerbang Industrinya Sendiri

3 jam yang lalu

Olahraga
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (Foto: Dok MI/Ist)

PSSI Dapat Dana Rp 665 M untuk 2025, Tapi Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

4 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

5 jam yang lalu

Hukum
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) (Foto: Istimewa)

Wika Gedung Digugat 4 Perkara ke PN Jakpus, Apa Saja?

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

7 jam yang lalu

Nusantara
Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Mardi bersama anggotanya menunjukkan barang bukti senjata tajam yang disita dari para pelajar pelaku tawuran saat konferensi pers di Mapolsek Jambi Timur, Sabtu (11/10/2025) (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Tawuran Pelajar di Jalan Baru, Polisi Amankan Sembilan Remaja di Kota Jambi

8 jam yang lalu