Kapolri Terbitkan Pedoman Penanganan Kasus UU ITE

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 22 Februari 2021 22:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ujaran kebencian. Kapolri membagi dua jenis tindak pidana siber terkait ujaran kebencian. Dalam surat telegram yang beredar Senin (22/2/2021), soal ujaran kebencian pertama yang meliputi kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice. Kapolri memberi arahan kepada jajarannya untuk mempedomani Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Ujaran kebencian kedua yaitu yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi). Terkait ini, Kapolri membagi dua jenis tindak pidana yang dapat memecah belah bangsa. Pertama adalah SARA, yang proses hukumnya berpedoman pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE; Pasal 156 KUHP; Pasal 156a KUHP; Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008. Kedua adalah penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, yang aturan larangannya di Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1946. Kapolri memberi arahan kepada penyidik untuk tak menahan terlapor kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Penyidik juga dapat menyelesaikan perkara dengan pendekatan restorative justice. Dalam penanganan perkara, penyidik juga diminta melaksanakan gelar perkara dengan Kabareskrim atau Direktur Tindak Pidana Siber melalui virtual meeting. contohnya Zoom Meeting setiap melakukan tahapan penyidikan dan penetapan tersangka. Pedoman ini tertulis dalam Surat Telegram Nomor: ST/339/II/RES.1.1.1./2021 yang ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri. Surat dibuat dengan dasar beberapa aturan, mulai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kemudian UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dan terakhir Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/2716/IX/RES.2.5./2020 tanggal 21 September 2020 tentang Langkah Penegakan Hukum Kejahatan Siber, Hoax, Ujaran Kebencian, Black Campaign dalam Tahapan Masa Pilkada 2020.[man]

Topik:

UU ITE

Berita Sebelumnya

Airlangga Restui Azis Maju Caketum Kosgoro 1957

Berita Selanjutnya

Terlibat Narkoba, Kemenkum HAM Riau Pecat 17 Pegawai

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Hukum
Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI)

Mahasiswi ITB Ditangkap Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi, Pakar Hukum Usakti: Polisi Lebay dan Tak Ngerti Demokrasi

11 Mei 2025 10:53 WIB

Monitor Hukum
Ilustrasi poster bertuliskan kebebasan berbicara (Foto: Dok MI/Getty Images)

Harap-harap Cemas Praktik Kriminalisasi UU ITE Usai Putusan MK

2 Mei 2025 08:34 WIB

Hukum
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (Foto: Dok MI)

Masih Ingat Kasus Jaksa Jovi dan Aktivis Daniel? Sebagian Gugatannya soal UU ITE Dikabulkan MK

29 April 2025 23:35 WIB