Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Bahaya Buat Demokrasi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 23 Maret 2021 20:56 WIB
Monitorindonesia.com - Wacana penambahan batas jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode adalah sebuah wacana berbahaya dan patut untuk ditolak dengan keras. Wacana ini justru yang akan membuat demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Kekhawatiran ini disampaikan Direktur Eksekutif Network Society Indonesia (NSI), Umar H. Hutagalung kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/3/2021), menanggapj polemik seputar periodesasi jabatan presiden. Dijelaskan Umar, bahwa pada prinsipnya, ketentuan masa jabatan seorang presiden hanya dua periode dengan maksud untuk menjaga sirkulasi kekuasaan tetap berjalan. Namun, akademisi Universitas Pancasila ini menyangsikan apakah memang ini yang diinginkan Presiden Jokowi atau hanya untuk kepentingan sesaat orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada disekitarnya. “Saya rasa Presiden Jokowi adalah orang yang arif dan bijaksana untuk menghormati ketentuan yang ada, hanya saja mungkin ada orang-orang atau kelompok di sekitar beliau yang ingin tetap mengambil keuntungan dari kekuasaan yang sekarang dipegang,” ungkapnya. Jokowi, menurut dia, pasti menghormati amanat Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode. Apalagi Jokowi sudah berkali-kali mengatakan kalau dirinya tidak berminat untuk menjabat selama tiga periode. “Jokowi adalah pemimpin hasil dari reformasi, sementara pembatasan masa jabatan presiden dan wapres itu adalah buah dari semangat reformasi. Jadi tidak mungkin dia akan menghianati semangat reformasi yang menjadikannya pemimpin saat ini,” pungkas Umar Hutagalung. (Ery)

Topik:

wacana periodesasi bahaya

Berita Sebelumnya

Marzuki Alie Cs Cabut Gugatan ke AHY

Berita Selanjutnya

Partai Demokrat Pimpinan Jenderal Moeldoko Yakin Segera Dapat SK Kemenkumham