Survey Sebut 39% Masyarakat Takut Bicara Politik, Bukhori Yusuf: Pemerintahan Berpotensi Bawa Mundur Demokrasi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 8 April 2021 18:28 WIB
Monitorindonesia.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons hasil survey Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) yang menyatakan sebanyak 32% masyarakat dari unsur umat Islam setuju bahwa pemerintah menghalang-halangi kegiatan dakwah. Survei itu menyebut masih cukup banyak umat Islam yang tidak merasa punya kebebasan untuk kegiatan keagamaan mereka. Respon ini disampaikan Ketua DPP PKS yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf melalui keterangan pers tertulisnya, Kamis (8/4/2021). Menurut Bukhori, kendati secara statistik masih di bawah 50%, namun temuan tersebut adalah persoalan krusial untuk menjadi perhatian serius pemerintah dalam kewajibannya menjalankan amanat UUD 1945. Karena pada dasarnya, Negara menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. "Survei tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah gagal menarasikan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pemerintah selama ini gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana di tengah kondisi keberagamaan masyarakat yang heterogen. Selain itu, ini adalah alarm yang mengindikasikan betapa rentannya kondisi praktik beragama di Indonesia," tuturnya. Dia menilai, rentannya praktik keberagamaan salah satunya ditandai dengan maraknya serangan maupun persekusi terhadap tokoh agama maupun rumah ibadah yang terjadi belakangan ini. Ironisnya, intimidasi tersebut tidak jarang menyasar kelompok maupun tokoh agama yang kritis terhadap pemerintah. "Pertama, pemerintah harus menyadari bahwa umat Islam tidak hanya diisi oleh satu kelompok tertentu saja. Ada kelompok lain yang juga perlu diayomi dan diperlakukan setara dalam hal merangkul gagasan mereka untu menyelesaikan problem kebangsaan yang kompleks," ungkapnya. Namun Bukhori optimis, keteladanan pemerintah dalam berlaku adil kepada setiap pihak akan meredakan sentimen masyarakat. Sebab, tidak menutup kemungkinan persepsi masyarakat yang menilai pemerintah menghalang-halangi dakwah tersebut memiliki alasan yang bersifat multidimensional, yakni karena alasan agama, sosial, maupun politik. "Sehingga butuh penyelesaian komprehensif dengan melibatkan pelbagai pihak dari umat Islam itu sendiri," ujarnya seraya juga menyoroti temuan cukup banyaknya masyarakat yang sering atau selalu takut bicara masalah politik (39%). Terlebih, sambung Bukhori, angka ini mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 14% pada Juli 2009 menjadi 39% pada Maret 2021. "Tren ini akan berpengaruh pada rontoknya kualitas demokrasi kita. Ini jelas akan menjadi preseden buruk bagi tradisi intelektual kita, yakni tradisi untuk menegur dan menasihati kekuasaan," imbuhnya. Sebab, demikian Bukhori melanjutkan, dengan semakin sedikit rakyat tersisa yang berani menegur kekuasaan, maka kekuasaan itu akan semakin merasa benar, sehingga secara tidak sadar akan menjerumuskan dirinya dalam syahwat kekuasaan semu. Jika hal tersebut dibiarkan, justru akan semakin membawa negara ini pada puncak otoritarianisme, sambungnya. 'Fakta sejarah bangsa kita telah mengajarkan bagaimana otoritarianisme seperti Orde Lama dan Orde Baru justru berakhir dengan kejatuhan dan pesakitan. Kita semua berharap hal itu tidak terjadi pada masa kini," pungkasnya. (Ery)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Partai Gelora Dukung Langkah ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar Secara Damai

Berita Selanjutnya

Soal Pembentukan UU, Puan Pastikan DPR Buka Ruang Partisipasi Publik

Berita Terkait

Hukum
Proses pemasangan segel berupa stiker merah berukuran cukup besar tersebut juga didampingi oleh pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, pada Rabu (8/10/2025) lalu.

Kejagung Segel Mall Tanjungpinang City Center, Kasus Apa?

37 menit yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MIIstimewa

Kejagung Terus Dalami Dugaan Keterlibatan GoTo di Korupsi Chromebook Rp 1,98 T

50 menit yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (tengah) (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pencopotan Kepala Bapanas Momentun APH Usut Dugaan Mark Up Impor Beras

1 jam yang lalu

Monitor Hukum
Pakar Hukum Pidana Unbor Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Desak Usut Tuntas Korupsi Tower Transmisi PLN Rp 2,2 T, Pakar ke Kejagung: Ada Awal, Harus Ada Akhir!

1 jam yang lalu

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

1 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Menkeu Purbaya: Banyak Penggoreng di Pasar Saham, tetapi Sedikit yang Dihukum

2 jam yang lalu