HBK : Menhan Prabowo Berani Merevolusi Alutsista Demi Kepentingan Bangsa

Monitorindonesia.com - Publik sempat dihebohkan terkait beredarnya dokumen milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI seharga sekitar Rp1.760 Triliun. Nama PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), sebuah perusahaan bentukan Yayasan Pengembangan Potensi Sunber Daya Pertahanan Kemhan turut disebut-sebut. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono</a> melalui keterangan terulisnya, Rabu (2/6/2021) menegaskan, bergulirnya nama PT. TMI justru merupakan serangan balik dari para broker dan makelar Alutsista yang selama ini menikmati keuntungan berlimpah. "Kalau boleh saya berpendapat, bergulirnya nama PT. TMI ini adalah serangan balik dari para broker, agen, makelar, dan pemburu-pemburu rente dari proyek pembelian Alutsista yang selama ini menikmati keuntungan melimpah, dan sekarang mereka tidak bisa lagi bermain-main seperti itu karena Menhan Prabowo dalam pengadaan Alutsista langsung mencari dan membelinya ke pabrikan-pabrikan khususnya di luar negeri, sehingga memotong peran broker atau makelar Alutsista yang selama ini menguasai pembelian Alutsista negara kita," tegas HBK sapaan politisi Partai Gerindra itu. Para broker dan makelar alutsista ini, lanjut pria yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo ini, seperti kebakaran jenggot lantaran kebijakan Menhan Prabowo telah mengamputasi peran serta keuntungan besar yang selama ini mereka nikmati. Disisi lain, dengan langkah dan kebijakan Menhan ini, kwalitas dan harga alutsista yang dibutuhkan negara ini, dapat lebih dipertanggung-jawabkan kepada rakyat Indonesia. Bahkan, Bambang mengibaratkan para broker, makelar dan pemburu rente ini seperti orang-orang yang biasa suntik morfin atau narkoba, dan terus narkobanya hilang, maka mereka jadi pada sakau sekarang. "Saya sangat percaya bahwa semua langkah, tindakan dan upaya yang dilakukan Menhan Prabowo, tidak semata-mata inisiatif apalagi ambisi pribadinya sendiri. Beliau adalah pembantu Presiden Jokowi yang sangat loyal, jadi semua apa yang beliau lakukan pasti karena menjalankan instruksi dan arahan Presiden Jokowi," tegasnya. HBK juga menegaskan bahwa Menhan tidak ada darah penghianat, dan dirinya sangat yakin dia (Prabowo) tidak ada niat untuk cari makan apalagi mengeruk keuntungan di persoalan Alutsista ini. Keberadaan dan keterlibatannya di pemerintahan ini, semata-mata untuk membangun pertahanan yang kuat untuk rakyat dan tumpah darah Indonesia. "Menurut saya inti persoalannya disitu, tidak di yang lain-lain," ujar dia sambil menguraikan, kebijakan Menhan Prabowo dilakukan agar sistem pertahanan Indonesia benar-benar kuat, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada rakyat Indonesia. Sebab, selama ini proses ToT atau transfer of technology dalam pembelian alutsista ini juga dirasa belum maksimal. Padahal yang diinginkan ada ToT yang berbobot, yang berkesinambungan dan yang benar-benar berkualitas. "Jangan lagi ToT-nya cuma ngecat dan ngelas saja. Jadi semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah bagaimana indhan maju dengan biaya yang efisien, mandiri, agar kita tidak didikte lagi. Kita beli barang tapi ToT nya tidak maksimal. Nach, apabila ToT-nya bisa berjalan baik, ujungnya di pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista, kita bisa lebih hemat. Setiap service, yang juga tidak kalah mahalnya, kita tidak usah membawa ke negara asalnya. Kita mampu merawat dan memperbaikinya sendiri, " katanya. HBK menekankan, Kemhan dibawah kepemimpinan Prabowo adalah pengguna anggaran yang menghendaki pengadaaan alutsista terbaik dengan harga yang semurah-murahnya. "Intinya kita nggak mau lagi pengelolaan anggaran Kemhan saat ini tidak optimal, apalagi sampai tidak tepat sasaran. Boleh dan wajar dong apabila kemudian ada PT. TMI ikut berperan dalam ngecek harga, mengecek kualitas barang, dan memikirkan ToT-nya untuk perbaikan Alutsista kita kedepan. Karena Kemhan kini di bawah Prabowo ingin agar pembelian alutsista itu mulai mengarah G to G. Government to Government dan tidak lagi tergantung dengan agen, broker juga makelar," paparnya. Sedang untuk mengetahui harga yang sebenarnya, tentunya harus bertanya langsung kepada produsennya sehingga harga yang didapatkan Kemhan tidak dimark-up besar-besaran. "Sebenarnya kami sudah prediksi ini, bahwa mereka, para mafia yang selama ini mempermainkan harga dan mendapatkan keuntungan yang melimpah akan teriak-teriak dan tidak terima kebijakan ini dijalankan. Padahal kenyataannya, PT. TMI sendiri sampai dengan saat ini, tidak ada mendapatkan kontrak dari Kemhan sama sekali, dan dalam pertemuan saya dengan mereka, mereka sangat terbuka dan mempersilahkan untuk diperiksa atau diinvestigasi. Masalahnya sekarang, jika kemudian PT. TMI tidak mendapatkan kontrak, dan bukan sebagai pengelola barang yangRp1.760 Triliun itu lalu dimana salahnya?" urai HBK. Ditegaskan HBK bahwa spirit PT. TMI dalam membantu Kemhan RI adalah ingin ada harga terbaik untuk pengadaan alutsista terbaik, sesuai direktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masterplan pertahanan negara, sampai di 2040. "Jadi mereka jauh dari pemikiran mencari keuntungan pribadi atau golongan dalam keterlibatannya. Mereka adalah revolusioner-revolusioner baru yang memimpikan perubahan yang signifikan dalam kekuatan pertahanan kita" pungkasnya. Sebelumnya, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/6/2021) Sekretaris Perusahaan PT. Teknologi Militer Indonesia (TMI) Wicaksono Aji menepis khabar terkait adanya rencana kerja sama atau kontrak bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam proyek pembelian Alutsista senilai Rp1,760 triliun. Dana tersebut diambil dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang sangat rendah, yang nantinya bakal dicicil hingga 25 tahun. Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) itu, tengah dipersiapkan. "Perlu diketahui bahwa tidak ada satu kontrak-pun dari Kementerian Pertahanan kepada PT. TMI. PT. TMI tidak ditugaskan untuk mengelola pembelian atau pengadaan Alpalhankam oleh Kementerian Pertahanan," tegas Wicaksono dalam keterangan persnya. Wicaksono menjelaskan, perusahaannya dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, yang dulunya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP), di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian perusahaan tersebut adalah wadah dari para ahli-ahli alutista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat anak bangsa yang mempelajari alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik. "Peran kami adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan, ataupun swasta dalam hal ToT," bebernya. Sementara itu visi dalam PT. TMI kata dia adalah mewujudkan ToT yang berbobot, yang benar-benar berkualitas, mulai dari segi teknologi maupun teknis. "Kehadiran kami adalah untuk menjawab permasalahan ToT yang selama ini belum maksimal, yang kerap kali disebabkan oleh beberapa prinsipal yang belum sepenuhnya mau memberikan transfer teknologinya kepada Indonesia," tegasnya. (Ery)

Topik:

HBK Prabowo se menhan

HBK : Menhan Prabowo Berani Merevolusi Alutsista Demi Kepentingan Bangsa

Berita Sebelumnya

Kantongi SK dari Kemenkumham, PRIMA Siapkan Syarat untuk Ikut Pemilu 2024

Berita Selanjutnya

"Relawan Ganjarist" Nyatakan Dukung Ganjar Pranowo Sebagai Capres di 2024

Berita Terkait

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

Prabowo Sebut Tambang Ilegal di Babel Sudah 20 Tahun, Negara Rugi Rp 800 T

Setahun Pemerintahan, Prabowo Berencana Gelar Retret Kabinet Lagi

Prihatin soal Hukum di Indonesia, Prabowo: Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

Catatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo: Kabinet Gemuk Namun Minim Hasil Kerjanya

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K