Arogansi Aparat dalam Penegakan Aturan PPKM Darurat, Bisa Picu Krisis Politik

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 17 Juli 2021 18:33 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menyatakan prihatin, kecewa dan sedih menyaksikan berbagai tindakan kekerasan kepada warga di beberapa daerah yang dilakukan oleh aparat dalam penegakan aturan disiplin Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Msyarakat (PPKM) Darurat kepada publik di tengah pandemi Covid-19. Apapun alasannya, tindakan kekerasan atau arogansi aparat seperti itu tidak akan berujung dengan hasil yang baik. “Warga kita sekarang ini, sedang menghadapi tekanan hidup yang berat. Tindakan kekerasan tersebut, akan menciptakan suasana jiwa yang sangat buruk yang akan menambah kesedihan kecemasan, ketakutan dan frustrasi,” kata Anis Matta dalam keterangan tertulisnya, Sabti (17/7/2021). Bahkan, lanjut Anis, ketakutan dan frustasi  yang dialami masuarakat, bisa berkembang menjadi kemarahan dan akhirnya menjadi ledakan sosial yang tidak terkendali dan sangat mungkin juga bahkan berkembang menjadi krisis politik. “Hal ini tentu saja tidak diinginkan semua pihak akan terjadi peristiwa tersebut. Sebab, pandemi Covid-19 sekarang telah berkembang menjadi krisis ekonomi hingga menjadi krisis berlarut. Tentu saja Ini memberikan beban yang berat bagi pemerintah dan apalagi bagi rakyat kita secara keseluruhan. Jangan sampai hal ini ditambah dengan kemarahan rakyat, yang bisa berujung pada ledakan sosial dan krisis politik," katanya.  Agama Islam, lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI itu, telah mengajarkan bahwa pentingnya kelembutan dalam menyelesaikan segala urusan, daripada menonjolkan kekerasan karena akan menyebabkan kerusakan. Sehingga semua pihak perlu mencari ilham dalam mengatasi masalah  pandemi Covid-19 ini. Sebab, pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia.  "Kelembutan akan membuat tujuan kita tercapai, sedangkan kekerasan akan membuat tujuan kita tidak tercapai. Dengan kelembutan, kita akan mendapatkan pahala, sementara kekerasan akan membuat kita berdosa," katanya.  Karena itu, Anis berharap agar aparat mengedepankan akhlak dan kelembutan dalam menegakkan aturan disipilin PPKM Darurat, serta meninggalkan tindakan kekerasan.  "Tidak ada di antara kita yang bisa memprediksi, memperkirakan kemana krisis ini mengarah dan kapan akan berakhir. Semua dilanda ketakutan, kemarahan dan frustasi. Khususnya kepada para aparat, berlaku santulah dan lembut kepada rakyat yang sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat berat," tegas Anis Matta.  Seperti diketahui, penolakan dan kericuhan yang melibatkan aparat dan warga masih kerap terjadi sebagai buntut dari penegakan disiplin PPKM Darurat,  yang akan berakhir pada Selasa (20/7/2021). Di Jawa Timur, Sabtu (10/7/2021), puluhan warga menyerang petugas yang melakukan patroli protokol kesehatan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur.  Peristiwa berawal saat petugas menemukan satu warung yang masih buka melebihi ketentuan jam malam. Alhasil petugas memberikan sanksi penyitaan KTP dan tabung LPG 3 kilogram di warung tersebut.  Warga sekitar pun langsung bereaksi. Mereka menolak dengan meneriaki petugas dengan kata-kata kasar. Mereka bahkan melempar dan menyerang mobil operasional petugas.  Kericuhan selama penertiban PPKM Darurat bahkan terjadi sejak berlaku 3 Juli 2021. Sejumlah pedagang di Pasar Klitikan, Notoharjo, Solo sempat mengintimidasi petugas Satpol PP yang melakukan penertiban PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). Namun, para pedagang menolak kegiatan jual-belinya karena dinilai melanggar aturan dan terlibat cekcok dengan petugas. Di hari pertama bahkan penolakan penertiban itu terlihat di beberapa titik penyekatan PPKM Darurat. Misalnya, di pertigaan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur.  Titik yang menjadi perbatasan antara Bekasi ke Jakarta itu dipadati pemotor yang menolak disekat oleh petugas. Mereka berdebat dengan aparat yang berjaga dan membuat kemacetan yang sangat panjang. (Ery)

Topik:

krisis politik

Berita Sebelumnya

Gerindra Minta Pemerintah Segera Memberi Bantuan ke Masyarakat

Berita Selanjutnya

Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Evaluasi Komprehensif Penerapan PPKM Darurat