DPR Kecam Brutalitas Oknum Polisi di Tangerang

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 15 Oktober 2021 12:57 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengecam brutalitas salah seorang oknum polisi yang membanting seorang demonstran dalam pengamanan unjuk rasa di Kabupaten Tangerang. Bukhori menilai tindakan aparat berlebihan dan tidak berperikemanusiaan. “Dari video amatir yang telah beredar luas bisa kita saksikan brutalitas apa yang dilakukan salah seorang oknum aparat dengan menyeret dan membanting pendemo, apapun alasannya itu, adalah sebuah pelanggaran hukum,” tegasnya, Jumat (15/10/2021). Anggota yang pernah duduk di Komisi Hukum DPR ini membeberkan, sedikitnya ada dua pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum dalam brutalitas tersebut. Pertama, pelanggaran terhadap instruksi Kapolri untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini tertuang dalam Telegram Kapolri dengan nomor STR/862/IX/PAM.3/2021 tertanggal 15 September 2021. Kedua, pelanggaran hukum atas tindak kekerasan. Anggota DPR RI yang pernah bermitra dengan Polri ini menyesalkan kasus yang terjadi belakangan menambah catatan kelam Korps Bhayangkara di usianya yang telah menginjak 75 tahun. Data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam laporannya yang bertajuk "Laporan Bhayangkara" menyebut selama Juni 2020 hingga Mei 2021, terjadi sebanyak 651 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi. Brutalitas kepada warga sipil itu terjadi di berbagai tingkatan. Rinciannya, sebanyak 399 kasus kekerasan dilakukan oleh aparat di tingkat kepolisian resor (Polres). Selanjutnya kepolisian daerah (Polda) menyusul di posisi kedua dengan jumlah kasus sebanyak 135 kasus. Sedangkan bertengger di posisi terakhir adalah kepolisian sektor (polsek) dengan jumlah kasus sebanyak 117 kasus. Legislator dapil Jawa Tengah 1 ini melanjutkan, inisiatif Kapolri menerbitkan telegram untuk berlaku humanis patut diapresiasi. Bukhori menganggap, penerbitan telegram tersebut sebagai wujud keseriusan Kapolri untuk menghadirkan sosok polisi yang ramah, pelindung, pengayom, dan responsif dalam menerima aduan masyarakat. Namun demikian, lanjutnya, kebijakan itu mesti dikawal sehingga tidak hanya menjadi deretan huruf tanpa makna. Salah satu konsekuensinya, Polri harus berani menindak tegas setiap anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan atau perbuatan melawan hukum lainnya. “Sebab itu, saya mendesak diberikannya sanksi tegas bagi aparat yang membanting demonstran itu. Ini semua dilakukan demi menjaga nama baik institusi Polri maupun amanat Kapolri, sekaligus memenuhi rasa keadilan publik yang terlanjur geram dengan ulah oknum tersebut,” Saya berharap kekerasan ini menjadi yang terakhir sekaligus menjadi catatan serius bagi Kapolri, pungkasnya.[bng]

Topik:

Polri brutalitas

Berita Sebelumnya

Pangi Chaniago Sebut Jokowi akan Jadi 'Kingmaker' di Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

Perseteruan Celeng vs Banteng di Internal PDIP Memanas

Berita Terkait

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Pekan Depan, Prabowo Lantik Anggota Komite Reformasi Polri

9 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

13 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp240 M Ngaku jadi Satgas Perampasan Aset

25 September 2025 14:41 WIB

Hukum
Pengamat kebijakan publik, Erwin Siregar (Foto: Dok MI)

Diungkap Nikita Mirzani, Hakim Didesak Minta Polisi dan KPK Usut Dugaan Suap di BPOM

25 September 2025 12:52 WIB

Hukum
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang (TPPU). Kasus pembobolan rekening dormant ini dirilis di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Kasus TPPU dan Perbankan, Polri Pemer Rp 240 Miliar

25 September 2025 12:41 WIB

Ragam
Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi di Bareskrim Polri

Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi Beraudensi dengan Dittipiter Bareskrim Polri

25 September 2025 10:47 WIB