Darmadi: Ahok Ingin Pastikan Penggunaan Uang Negara Tidak Dihamburkan

Monitorindonesia.com- Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menilai, pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Tbk, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menolak rencana akuisisi Indonesia Battery Corporation (IBC) terhadap startup mobil listrik asal Jerman, StreetScooter cukup logis. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai dewan komisaris yang harus memastikan segala bentuk perencanaan bisnis sesuai dengan amanat UU perseroan maupun UU BUMN. Darmadi meyakini, Ahok punya kalkulasi yang matang sebelum menyatakan pendapatnya ke publik. "Saya kira Ahok dalam kapasitas menjaga dan memastikan penggunaan keuangan negara efektif dan tidak hambur-hambur. Pernyataan Ahok adalah untuk mencegah timbulnya kerugian atau berlanjutnya kerugian. Saya kira publik harus memahami konteks pernyataan Ahok dalam frame yang lebih luas dan logis," tandas Politikus PDIP itu kepada wartawan, Kamis (02/12/2021). Darmadi juga melihat, sikap Ahok demikian sebagai wujud komitmen terhadap jabatan yang diembannya yang mengharuskan bahwa fungsi dewan komisaris sebagai pengawas jalannya perusahaan benar-benar dijalankan dengan efektif dan konsisten. "Supaya tidak dianggap lalai. Ahok ngomong keluar karena merasa bahwa komunikasi kedalam dengan Board Of Direction (BOD-jajaran direksi) tersumbat," ungkapnya. Darmadi juga meyakini, penolakan Ahok tersebut tidak dalam kapasitas atau ditujukan untuk menghambat iklim investasi. Ahok, menurutnya, hanya ingin memastikan bentuk investasi itu mendatangkan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara. "Saya yakin Ahok mendukung perkembangan mobil listrik. Ahok sudah terbukti bersih dan nasionalis," katanya. Darmadi juga menyesalkan adanya tudingan dari salah satu anggota DPR RI saat rapat kerja (raker) dengan Menteri BUMN hari ini (2/12/2021) yang menyebut Ahok menghambat investasi. "Perlu diketahui bahwa project-project di atas 30 juta USD butuh persetujuan komisaris, jadi Ahok jalankan fungsi itu dan tidak relevan jika dikatakan Ahok hambat investasi. Saya juga melihat pernyataan Ahok itu tidak ada indikasi permainan politik tapi lebih kepada fungsi pengawasan. Sekali lagi kalau dikatakan bahwa komisaris utama menghambat investasi itu tudingan yang tidak relevan dan hal tersebut merupakan fungsi dari seoarang komisaris," tegasnya.