Usulan Polri Dibawah Kementerian, Legislator Demokrat: Sangat Rentan Dipolitisasi

Reina Laura

Diperbarui 4 Januari 2022 12:46 WIB

Usulan Polri Dibawah Kementerian, Legislator Demokrat: Sangat Rentan Dipolitisasi

Monitorindonesia.com - Usulan Polri dibawah naungan kementerian, sebagaimana disampaikankan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Agus Widjojo, sangat rentan dipolitisasi. Terlebih jika kementerian tersebut dipimpin oleh seorang menteri dari partai politik tertentu. Kekhawatiran ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/1/2022), menanggapi usulan Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo agar Polri dibawah kementerian. "Sangat membahayakan apabila Polri di bawah kementerian, dan menteri berasal dari partai politik, maka potensial sekali terjadi politisasi di tubuh polri untuk kepentingan politik praktis," ujar Didik seraya mengingatkan, Polri seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, usulan menempatkan Polri di bawah kementerian harus dikaji secara komperhensif. "Jangan sampai menjadi langkah mundur dan setback polisi menjadi alat politik, dan menarik kembali Polri ke politik praktis," kata politisi dari Partai Demokrat ini. Sebab, lanjut Didik, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, secara eksplisit sudah menegaskan kedudukan Polri di di bawah Presiden. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) juga menyatakan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. "Berdasarkan hal itu, pertimbangan Polri di bawah presiden langsung sebagai alat negara yang menjalankan urusan keamanan dan urusan hukum dari kewenangan pemerintah pusat. Dan jika kita memahami seluruh aturan dan kebijakan terkait dengan Polri, bukan tanpa kesengajaan Polri ditempatkan langsung dibawah Presiden," tambahnya. Oleh karenanya, Didik menilai, Polri harus tetap di bawah presiden supaya kepala negara memiliki kekuatan, kewibawaan, dan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam mengomandoi penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat. "Namun demikian, positioning Polri dibawah Presiden bukan berarti Polisi bisa melakukan berbagai aksi arogansi dan membuat posisinya tidak tersentuh. Justru sebaliknya, dengan posisinya Polisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas konstitusionalnya," pungkasnya. Sebelumnya Gubernur Lemhannas Agus Widjojo mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Dia juga mengusulkan agar Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Usulan ini disampaikan dalam pernyataan akhir tahun 2021 beberapa waktu lalu. Adapun alasan perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri karena Lemhanas menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah terlalu banyak beban pekerjaan. Sehingga, perlu dibentuk kementerian baru untuk mengatasi masalah keamanan yang selama ini masuk dalam portofolio kementerian tersebut. Agus menyatakan usulan ini memang sebatas wacana dan belum diusulkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo. Tapi, dia menilai, Polri sebagai lembaga operasional seharusnya tidak bisa merumuskan kebijakannya sendiri. "Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," ungkap Agus. (Ery)

Topik:

Polri dibawah kementerian.

Usulan Polri Dibawah Kementerian, Legislator Demokrat: Sangat Rentan Dipolitisasi

Berita Sebelumnya

Soroti Usulan Gubernur Lemhanas, Anggota Komisi III DPR: Langkah Mundur

Berita Selanjutnya

Prematur Usulan Lemhanas agar Polri Dibawah Kementerian

Berita Terkait

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K