Sentil KPU Soal Anggaran Pemilu 2024, Anggota DPR: Haruskah Uang Negara Dikuras?

Monitorindonesia.com- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hinca Panjaitan menyentil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia soal anggaran pemilu di tahun 2024 mendatang. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu mengaku tercengang mendengar pagu anggaran Pemilu 2024, yang mencapai Rp 86 Triliun yang kemudian dirasionalisasikan oleh KPU dengan angka Rp 76,6 triliun sebagai usulan akhir oleh KPU. Menurutnya, angka ini naik lebih dari tiga kali lipat dibanding pagu anggaran Pemilu sebelumnya atau Pemilu 2019, yang hanya Rp 25 triliun. "Lompatan anggarannya sangat jauh sekali. Lebih dari tiga kali lipat. Saya tentunya meminta, agar biaya yang digunakan untuk perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut dapat dirasionalisasi, dan dilakukan efisiensi pada beberapa sektor," kata Hinca kepada wartawan, Rabu (16/2/2022). Dia menuturkan, demokrasi memang membutuhkan biaya. Tapi, tak harus bengkak. Terpenting, lanjut dia, Pemilu bisa mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang berdayaguna, untuk mengurus 270 juta warga Indonesia. "Apakah mencari orang-orang seperti itu, harus menguras kas negara begitu dalam? Tentu tidak," tegasnya. Hinca pun menyebut, Pemilu 2019 menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu. Jangankan masalah teknis, soal fundamental saja masih banyak berdebat. "Hal terpenting yang harus saya tekankan di sini ialah terjaminnya integritas penyelenggara Pemilu. Tragedi Harun Masiku masih membekas. Betapa banyak uang negara kita gunakan untuk Pemilu, namun terdapat skandal-skandal yang mengangkangi demokrasi itu sendiri," paparnya. Tak hanya itu, Hinca juga mengingatkan, publik belum lupa dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Pemilu 2019. Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jatuh sakit dan meninggal dunia, akibat penyelenggaraan Pemilu serentak yang untuk kali pertama dilakukan. "Saya minta kepada KPU, agar penambahan anggaran ini dikhususkan untuk penambahan sumber daya petugas. Supaya bisa meminimalisir kelelahan. Belum lagi, kita masih menghadapi virus Covid-19 yang belum berhenti penyebarannya," ungkap politisi asal Sumatera Utara itu. Sekali lagi, Hinca tidak ingin banyak anak bangsa yang harus meregang nyawa. "Demokrasi tidak sekejam dan semahal itu. Berpestalah secukupnya, demi membangun bangsa ini sebaik-baiknya," tandas Hinca. Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum merevisi usulan anggaran Pemilu 2024. Jika sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu sebesar Rp 86 triliun, hasil rasionalisasi menyebut angka Rp 76,6 triliun sebagai usulan akhir KPU. "Memang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding anggaran KPU pada Pemilu 2019," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Rabu (16/2/2022). Dalam melakukan penyusunan anggaran, Pramono menjelaskan, KPU melihat kebutuhan anggaran Pilpres 2024 dan Pilkada. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan, kata Pramono, adalah penambahan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara. Pemilih pada 2024, diprediksi meningkat dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta. Selanjutnya, kenaikan anggaran juga memperhitungkan penambahan honor badan ad hoc dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta. Biaya kebutuhan alat pelindung diri juga menjadi faktor yang perlu dimasukkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor tak luput dari bahan pertimbangan KPU mengusulkan kenaikan anggaran. Terakhir, penyesuaian harga karena inflasi dalam lima tahun terakhir juga jadi bahan pertimbangan. "Jadi itu beberapa di antara pertimbangan mengapa usulan anggaran KPU meningkat agak signifikan," katanya. (Aswan)