Waketum Demokrat Minta Jokowi Tegas soal Penundaan Pemilu

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 10 Maret 2022 10:43 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal usulan penundaan pemilu 2024 masih mengambang dan cenderung abu-abu. “Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50. Antara menunda antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu Pemilu,” kata Benny kepada wartawan, Kamis (10/3/2022). Benny menambahkan, bahwa Jokowi tidak punya pilihan lain atas wacana penundaan pemilu. karena itu, kata Benny, semestinya Jokowi tegas menolak wacana yang melanggar konstitusi. “Bagaimana kalau rakyat mendesaknya untuk tetap presiden tidak usah pemilu untuk tetap jadi presiden. tetap harus dia tolak sebab itu melanggar konstitusi,” jelasnya. Ditegaskan oleh Benny, Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Yakni demokrasi atas kehendak rakyat yang dibatasi konstitusi. “Jadi kalau rakyat ingin Pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu,” tandasnya. Untuk itu, Benny meminta Jokowi dapat segera bersikap tegas atas wacana penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintahan. “Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu,” pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Jokowi merespons munculnya ide untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 204 dan memperpanjang masa jabatan presiden. "Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022). (Aswan)

Topik:

partai demokrat pemilu 2024

Berita Sebelumnya

Tangguh Hadapi Beragam Persoalan, Jabera Nilai Perempuan Sudah Layak Pimpin RI

Berita Selanjutnya

Heboh Pernikahan Beda Agama, Kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Itu Dilarang UU Perkawinan

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Prabowo Sudah Meletakkan Fondasi Untuk Ciptakan Kesejahteraan Rakyat

20 Oktober 2025 15:15 WIB

Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari

Kata Lucy Kurniasari Agar Siswa Tidak Keracunan MBG

19 September 2025 13:06 WIB

Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari

Inilah Penyebab Ribuan Siswa Keracunan MBG Menurut Politisi Demokrat

19 September 2025 11:58 WIB

Hukum
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan (Foto: Ist)

Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Dengan Isu Ijazah Palsu Jokowi: Enggak Ada Urusan Kami

28 Juli 2025 15:46 WIB

Politik
Herzaky Mahendra Putra (Dok. MI)

Herzaky: Demokrat Tidak Ada Hubungan dengan Isu Ijazah Palsu Jokowi

28 Juli 2025 07:56 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR, Sartono

Sartono: Impor Produk AS Bisa Menguntungkan dan Merugikan

17 Juli 2025 07:49 WIB