Waketum Demokrat Minta Jokowi Tegas soal Penundaan Pemilu

Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal usulan penundaan pemilu 2024 masih mengambang dan cenderung abu-abu. “Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50. Antara menunda antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu Pemilu,” kata Benny kepada wartawan, Kamis (10/3/2022). Benny menambahkan, bahwa Jokowi tidak punya pilihan lain atas wacana penundaan pemilu. karena itu, kata Benny, semestinya Jokowi tegas menolak wacana yang melanggar konstitusi. “Bagaimana kalau rakyat mendesaknya untuk tetap presiden tidak usah pemilu untuk tetap jadi presiden. tetap harus dia tolak sebab itu melanggar konstitusi,” jelasnya. Ditegaskan oleh Benny, Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Yakni demokrasi atas kehendak rakyat yang dibatasi konstitusi. “Jadi kalau rakyat ingin Pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu,” tandasnya. Untuk itu, Benny meminta Jokowi dapat segera bersikap tegas atas wacana penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintahan. “Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu,” pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Jokowi merespons munculnya ide untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 204 dan memperpanjang masa jabatan presiden. "Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022). (Aswan)