Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Gejolak dari Kenaikan Pertamax
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
1 April 2022 22:56 WIB
![Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Gejolak dari Kenaikan Pertamax](https://monitorindonesia.com/2022/04/12-14-02-najib-pan002-600x410-1.jpg)
Jakarta, MI- Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah meminta Pemerintah mengantisipasi gejolak lain dibalik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamax menjadi Rp12.500/liter dam Pertamax Dex sebesar Rp14.000/liter per 1 April 2022.
Meski BBM Non Subsidi ini lebih banyak dikonsumsi kalangan atas, lanjut dia, namun dampak ekonomi dan sosial sekecil apapun harus tetap diperhitungkan, artinya pemerintah tak boleh menganggap remeh.
"Saya tidak mau berspekulasi, namun dalam beberapa kali rapat, kami meminta kepada Tim Ekonomi pemerintah untuk selalu mengantisipasi berbagai gejala yang terjadi," kata Najib kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/4)
Politisi PAN ini mengakui bahwa BBM jenis Pertamax dan Pertamax Dex hanya menyasar kalangan menengah ke atas. Namun, Legislator dari Dapil Jabar II mengingatkan pemerintah dan Pertamina soal volume produksi.
"Saya khawatir ketersediaan BBM jenis lain (Pertalite) supplynya tidak terjaga, hal ini kemudian diperparah oleh kelangkaan solar," ungkapnya.
Disisi lain, Najib-sapaan akrabnya meminta agar masyarakat yang memiliki ekonomi mampu tidak pindah mengonsumsi BBM Pertalite. "Saya harap tidak, karena Pertalite BBM bersubsidi untuk kalangan masyarakat biasa dan berpenghasilan rendah," tuturnya.
Oleh karena itu, Najib mendesak agar aparat hukum, baik kepolisian dan lainnya saling bersinergi untuk memperketat distribusi BBM Pertalite agar tidak disalahgunakan.
"Perlu pengawasan ketat pihak-pihak terkait dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri," pungkasnya.
(La Aswan)
Topik:
BBMBerita Sebelumnya
Berita Terkait
Ekonomi
![Komisi VII DPR Dorong Pertamina Naikan Harga Pertamax Agar Tak Bebani APBN Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/edy.webp)
Komisi VII DPR Dorong Pertamina Naikan Harga Pertamax Agar Tak Bebani APBN
1 Agustus 2024 14:09 WIB
Nusantara
![Polisi Amankan Sembilan Terduga Penimbun BBM Bersubsidi di Kota Biak Jerigen berisikan BBM bersubsidi jenis pertalite yang diamankan menjadi barang bukti. (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-bbm-barang-bukti.webp)
Polisi Amankan Sembilan Terduga Penimbun BBM Bersubsidi di Kota Biak
27 Juli 2024 14:38 WIB
Politik
![Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September
21 Juli 2024 13:38 WIB
Politik
![Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
17 Juli 2024 12:25 WIB
Politik
![Pengamat: Luhut Menyebarkan Hoax, Kenapa Tidak Diproses Secara Hukum? Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/luhut-binsar.webp)
Pengamat: Luhut Menyebarkan Hoax, Kenapa Tidak Diproses Secara Hukum?
17 Juli 2024 11:30 WIB