Bantah Pembatasan BBM Bersubsidi, Menko Airlangga: Sedang Disiapkan Skenarionya

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI, Airlangga Hartarto membantah rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tengah menjadi sorotan publik saat ini.

Hal tersebut dijelaskan Airlangga Hartarto kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta pada Selasa (16/7/2024) usai melaksanakan rapat dengan menteri terkait perihal program penyaluran BBM Bersubsidi.

Airlangga menyebutkan pihaknya sedang membuat skenario agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun skenario tersebut wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu kita sedang persiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan dulu ke Presiden," ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga membantah rencana pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Ia menjelaskan rencana pemerintah dalam waktu dekat yakni memastikan konsumsi BBM Bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

"Tidak ada pembatasan," jelas Airlangga Hartarto.

Terkait rencana pemerintah meluncurkan BBM baru rendah sulfur, ia menjelaskan peluncuran tersebut tidak akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2024 mendatang. 

"Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus 2024)," pungkas Airlangga Hartarto.

Ia menjelaskan pada 1 September 2024 merupakan dimulainya skenario program BBM bersubsidi tersebut. Meskipun demikian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi konsumsi BBM subsidi. 

Airlangga Hartarto memastikan sebelum program tersebut mulai diberlakukan pada 1 September 2024 pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat secara masif perihal program tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan penting untuk masyarakat pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Pemerintah bakal membatasi penggunaan BBM subsidi, dan memberikan kepada yang berhak. Luhut menjelaskan pemberian subsidi saat ini masih dinilai kurang tepat sasaran, karena siapa saja boleh mengisi kendaraannya dengan BBM subsidi. 

"Kemudian masalah penggunaan bensin, kita berencana mendorong bio ethanol itu masuk agar dapat mengganti penggunaan bensin, supaya polusi udara ini dapat dikurangi cepat. Karena sulfurnya ini sampai 500, kita mau sulfurnya sekitar 50 ppm lah. Ini sedang dikerjakan Pertamina".

"Kalau itu bisa diproses bisa kita hemat, ini (pembatasan subsidi) sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus (2024) ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kalau sulfur ini dikurangi bisa mengurangi orang yang sakit ISPA," ujar Luhut dalam video dari Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024). (car)