Ingin Akhiri Kekisruhan Pemecatan Terawan dari IDI, Muki Bakal Surati Presiden

wisnu
wisnu
Diperbarui 6 April 2022 17:45 WIB
Jakarta, MI – Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dipecatnya mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua Umum MUKI, Djasarmen Purba mengatakan, pihaknya ingin agar kekisruhan pemecatan dokter Terawan dari IDI tidak terjadi lagi. "Oleh karena itu kami berpandangan, harus mengajukan surat kepada presiden. Kenapa, karena terus terang saja presiden sebetulnya yang bisa membuat kekisruhan ini tidak terjadi lagi," ujarnya dalam perbincangan di Tirta TV di YouTube, dikutip Rabu (6/4). Di sisi lain, kata Djasarmen, pihaknya berpandangan ada yang dilanggar terkait pemecatan dokter Terawan yang direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI itu. "Kita melihat ada yang dilanggar tentang pemecatan ini, walaupun masih sifatnya rekomendasi," kata dia. [caption id="attachment_419230" align="aligncenter" width="200"] Terawan Agus Putranto [Foto: Ist] [/caption]Djasarmen menegaskan, pemecatan dokter Terawan tersebut tidak ada hubungannya dengan isu agama lantaran organisasinya berbasis agama Kristen. "Tidak, kita justru melihat ini dari sudut agar jangan terjadi kericuhan, karena ada ketidakadilan di sana. Kenapa ketidakadilan, kami melihat bahwa dibuat pemecatan tanpa sepengetahuan atau tanpa ada respons daripada profesor Terawan. Artinya pemecatan sebelah pihak, karena sebelah pihak itu salah satu ketidakadilan," tuturnya. Kedua, tambah Djasarmen, pemecatan oleh IDI seharusnya bersifat rahasia. "Tetapi kenapa dimunculkan, mau tidak mau harus ada dalang di baliknya," tandas Djasarmen yang pernah menjadi pasien Digital Subtraction Angiography (DSA) dokter Terawan pada tahun 2018 itu.

Topik:

presiden Muki surati presiden

Berita Sebelumnya

Warning Puan ke Pemerintah, Subsidi Upah Pekerja dan Bantuan UMKM Harus Tepat Sasaran

Berita Selanjutnya

Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Mendagri: Tak Pengaruhi Jadwal Pemilu 2024

Berita Terkait

Ekonomi
Poin RUU P2SK: Presiden Bisa Pecat Pejabat BI, OJK, dan LPS (Foto: Ist)

RUU P2SK: Presiden Bisa Copot Pejabat BI, OJK dan LPS

2 Oktober 2025 21:53 WIB

Ekonomi
Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif (Foto: Dok MI)

Presiden Didorong Terbitkan State Guarentee untuk Perbaikan Ekonomi

21 Maret 2025 03:56 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Presiden "Ndasmu" Lakukan Evaluasi untuk Bisa Bertahan sampai 2029

19 Maret 2025 14:26 WIB

Hukum
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (Foto: Istimewa)

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran Dana BLBI 1998 Ancam Kredibilitas Bank Sentral, Presiden dan DPR Jangan Berdiam Diri!

21 Januari 2025 11:31 WIB