AS Tuduh PeduliLindungi Langgar HAM, PAN: Tak Bisa Dianggap Remeh

wisnu
wisnu
Diperbarui 15 April 2022 23:23 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah diminta menanggapi serius tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aplikasi PeduliLindungi. "Tuduhan itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, aplikasi PeduliLindungi disinyalir menyimpan data masyarakat secara ilegal dan tanpa izin," kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/4). Tuduhan tersebut, kata dia, sangat merugikan nama baik Indonesia di pentas global. Apalagi, Indonesia saat ini sedang sangat serius menangani pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. "Kalau mau jujur, aplikasi PeduliLindungi memang menyimpan data kita. Mulai dari nama, NIK (nomor induk kependudukan), tanggal lahir, email, dan jejak perjalanan kita. Hampir semua tempat ramai yang didatangi, wajib scan barcode untuk check in. Tentu data-data itu semua tersimpan di dalam PeduliLindungi," katanya. [caption id="attachment_423211" align="aligncenter" width="300"] Aplikasi PeduliLidungi [Foto: Covid19.go.id][/caption]Ketua Fraksi PAN itu mengatakan aplikasi PeduliLindungi sejak awal bertujuan sebagai alat untuk melakukan tracing dalam memantau penyebaran Covid-19. "Dengan aplikasi itu, Satgas (Satuan Tugas Covid-19) dapat melihat secara jelas kontak erat potensi meluasnya penyebaran virus. Dari pantauan itu, lalu kemudian Satgas melakukan antisipasi sesuai dengan langkah-langkah yang diperlukan," katanya. Dalam konteks itu, katanya, Pemerintah diminta memberikan penjelasan utuh dan menjawab semua tuduhan yang disampaikan serta jangan menunggu isu tersebut bergulir lebih luas di luar negeri. "Image Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di Asia harus dijaga. Jangan sampai isu pelanggaran HAM ini mendegradasi posisi Indonesia tersebut. Kalau dari laporannya, tuduhan pelanggaran HAM ini semula disuarakan oleh LSM (lembaga swadaya masyarakat). Walau tidak disebutkan nama LSM-nya, Pemerintah mestinya sudah tahu. Apalagi, LSM-LSM dimaksud konon sudah pernah menulis surat protes ke Pemerintah terkait hal ini," jelasnya. Menurut dia, LSM tersebut harus diajak berdiskusi menjelaskan soal tuduhan terkait aplikasi tersebut. "Jika memang dari hasil diskusi disimpulkan ada pelanggaran HAM, Pemerintah harus segera mengevaluasi, kalau perlu, segera menutup aplikasi tersebut," katanya. Dia juga menilai belum melihat manfaat langsung dari aplikasi PeduliLindungi dalam menahan laju penyebaran Covid-19. "Yang ada, aplikasi ini hanya berfungsi untuk mendata status vaksinasi warga, begitu juga mendata orang yang terkena Covid-19. Soal bagaimana memanfaatkan data itu bagi melindungi warga, saya sendiri belum jelas. Ini yang perlu dibuka ke publik secara transparan dan terbuka," ujarnya.

Topik:

PAN Peduli Lindungi tuduhan as

Berita Sebelumnya

Implementasi UU TPKS Harus Benar-Bener Berpihak ke Korban!

Berita Selanjutnya

Saran untuk Puan Maharani, Rawat Baik Warga Nahdliyin dan PDIP

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR RI Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas Gula Rafinasi

2 Oktober 2025 06:56 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

2 Oktober 2025 06:35 WIB

Politik
Anggota DPR RI nonaktif dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio [Foto: Ist]

PAN Minta Gaji-Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya Dihentikan

3 September 2025 11:22 WIB

Nasional
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Viva Yoga Mauladi (Foto: Tangkapan Layar)

PAN Resmi Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

31 Agustus 2025 14:57 WIB

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Viva Yoga Mauladi (Foto: Ist)

PAN Sebut Jokowi Lebih Pilih PSI Karena Ada Kaesang

10 Juni 2025 10:34 WIB

Politik
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay (Foto: Ist)

Tanggapan PAN soal Peluang Jokowi Daftar Calon Ketum PSI

17 Mei 2025 09:34 WIB