Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Disorot, KPK Ingatkan Amerika Serikat Jangan Usil

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 17 April 2022 18:18 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara soal masalah dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar. Diketahui, Lili Pintauli bukan hanya sekali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga melanggar etik. Bahkan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar tersebut masuk dalam laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dirilis Kementerian Luar (Kemenlu) Amerika Serikat. Melihat kejadian ini, Nawawi menegaskan kepada Amerika Serikat (AS ) agar tidak usil kepada negara lain (Indonesia) akan tetapi fokus dengan permasalahan negaranya sendiri. "AS sih memang begitu, sukanya mengurusi negara orang lain yang di negerinya sendiri luput diurusi," kata Nawawi kepada wartawan, Minggu (16/4). Namun itu, dia tidak mau berkomentar lebih jauh terkait laporan HAM AS itu, terlebih soal Lili. Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, menegaskan pelanggaran etik Komisioner Lili Pintauli Siregar sudah tutup buku. Lili sudah mendapatkan hukuman dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. "Atas pelanggaran etik yang sebelumnya terjadi, sanksinya telah dilaksanakan sebagaimana putusan Dewas," katanya. Ali mengatakan, putusan Dewas untuk Lili sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lili cuma bisa dihukum oleh Dewas KPK karena ulahnya itu. "Dewas KPK tentu telah menjalankan tugasnya sesuai mekanisme dan pertimbangan profesionalnya sebagai penegak kode etik bagi insan KPK," tutur Ali. Diketahui, Laporan Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 Amerika Serikat (AS) menyoroti pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar. Sorotan itu terkait komunikasi Lili dengan M Syahrial yang sudah divonis Dewas KPK. (La Aswan)

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

KPK Sebut Bupati Nonaktif PPU Samarkan Aset Dengan Memakai Banyak Identitas

Berita Selanjutnya

Haris Pertama Bantah KNPI dan Forum OKP akan Kepung Kantor PDIP

Berita Terkait

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

10 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

11 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

16 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

17 jam yang lalu