DPR Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga LPG, Pertalite dan Listrik
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
17 April 2022 23:00 WIB
![DPR Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga LPG, Pertalite dan Listrik](https://monitorindonesia.com/2022/04/abdul-wachid-gerindra-1.jpg)
Jakarta, MI - Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra, Abdul Wachid menolak keras rencana pemerintah yang akan menaikkan harga gas LPG, Pertalite, Solar bersubsidi dan Listrik.
"Harus di kaji ulang kenaikan harga tersebut. Mengingat beban hidup masyarakat setelah Covid-19 sangat berat," tandas eks Anggota Komisi VI DPR RI itu kepada wartawan, Minggu (17/4).
Menurutnya, beban masyarakat semakin berat di tengah kenaikan minyak Goreng yang hampir tiga kali lipat, harga Kedelai yang tinggi termasuk harga gula juga tinggi dan juga kenaikan PPN 11 persen.
"Tidak semestinya pemerintah terus menambah beban berat kepada rakyat yang tengah kesusahan seperti saat ini," tegas nya.
Wachid mengaku prihatin dengan kondisi yang dirasakan masyarakat yang serba dihimpit berbagai kebijakan yang memberatkan saat ini.
"Bahan pangan yang lain naik dalam bulan puasa dan menjelang Idul Fitri ini, sudah menjadi kebiasaan kebutuhan pokok selalu naik tinggi apabila menjelang Lebaran, belum lagi biaya anak sekolah yang mahal. Tentu saja rakyat sangat berat menghadapi kondisi ini," ucap Wachid.
Menurutnya, ketimbang menaikkan harga seharusnya Negara hadir dan bagaimana menstabilkan harga dulu.
"Biar rakyat kecil tenang. Rakyat kecil di daerah dan pedesaan sebenarnya sudah menjerit , namun mereka mau kemana mengadu?" lirih Ketua DPD partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu.
Lanjut Wachid juga menyoroti skema bantuan subsidi BLT Rp 200.000 perbulan.
Menurutnya, skema kebijakan semacam itu tidak menyentuh akar persoalan yang tengah dihadapi rakyat.
"Banyak masyarakat yang menilai bantuan tersebut kurang tepat, karena rakyat masih senang mendapatkan harga minyak goreng Rp 8.500 perliter . daripada terima BLT Rp 200.000. perbulan," ungkapnya.
Wachid juga mendesak agar Pemerintah menghentikan dulu proyek-proyek Infrastruktur yang belum mendesak .
"Alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk menstabilkan harga pangan," tandasnya.
Wachid juga mendesak agar pemerintah fokus mengurai benang kusut terkait persoalan pangan.
"Pemerintah melalui Satgas Pangannya harus berani menindak tegas para cukong yang menimbun barang, bila perlu terapkan sanksi tegas (hukum Subversif) karena para cukong itu telah membuat kekacauan harga dan membuat kisruh masyarakat," kata Wachid geram.
Terakhir, Wachid juga meminta Pemerintah segera membangun Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan.
"Kondisi perubahan iklim ini juga akan berakibat terhadap kebutuhan pangan dunia, jadi sudah seharusnya ada langkah antisipatif dari pemerintah yaitu dengan memfokuskan swasembada pangan. Ingat kebutuhan perut kalau tidak terpenuhi efeknya bisa kemana-mana," pungkasnya.
(La Aswan)
Topik:
Pemerintah
Berita Terkait
Politik
![Legislator Sebut Larangan Menjual Rokok Ketengan hanya Rugikan Pelaku Usaha Kecil Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/luluk-nur-hamidah.jpg)
Legislator Sebut Larangan Menjual Rokok Ketengan hanya Rugikan Pelaku Usaha Kecil
12 jam yang lalu
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
30 Juli 2024 21:00 WIB
Politik
![Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang
27 Juli 2024 18:30 WIB
Politik
![Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/d9bc5bc3-b37e-4b26-ada2-63fdc926a68c.jpg)
Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi
22 Juli 2024 15:00 WIB
Politik
![Komisi I Minta Pemerintah Tak Abaikan Nasib Data Pribadi Usai PDNS 2 Dibobol Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-badan-kerja-sama-antar-parlemen-bksap-dpr-ri-sukamta-foto-ist.webp)
Komisi I Minta Pemerintah Tak Abaikan Nasib Data Pribadi Usai PDNS 2 Dibobol
22 Juli 2024 13:43 WIB