Untuk Dapatkan WTP Dari BPK, Mahfud MD Curiga Ada Jual Beli

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 30 April 2022 16:01 WIB
Jakarta, MI - Untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, Menko Polhukam Mahfud MD curiga ada jual beli. Pernyataan itu ia ungkapkan merespons keterlibatan sejumlah pegawai BPK dalam kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin. Ade menyuap mereka agar kota yang dipimpinnya mendapatkan predikat WTP. "Dulu kan ada isu WTP itu ada harganya. Jangan-jangan ini masih ada," kata Mahfud di Km 29 Tol Cikampek pada Jumat (29/4). Terkait itu, Mahfud pun meminta agar BPK segera berbenah. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap BPK akan luntur. Mantan Ketua MK itu menuturkan BPK harus memperketat pemberian WTP. Sehingga, isu jual beli WTP itu dapat ditepis. "Dulu saat saya (Ketua) MK itu saya sudah bicara ke BPK 'saya kok dapat WTP terus?'. Saya melihatnya memang peluang untuk tidak baik itu masih ada. Oleh sebab itu di tahun 2012 saya bilang supaya di BPK itu mekanismenya diperketat. Jangan ada lagi isu WTP bisa dibeli," ujar dia. Mahfud menjelaskan saat ini, pemeriksaan BPK terkait predikat WTP itu lebih menekankan pada aspek administratif dan prosedur. Sehingga, tidak selalu status WTP menandakan instansi bersih dari korupsi. "Oleh sebab itu, kita banyak melihat instansi yang WTP itu banyak juga yang korupsi di dalamnya," kata dia. Masalah pemberian predikat WTP mengemuka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021. Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Sebagai pemberi suap ada Ade Yasin, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik. Sedangkan empat tersangka selaku penerima suap yaitu Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Anthon Merdiansyah; Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan; serta dua pemeriksa pada BPK Perwakilan Jawa Barat, Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah. (La Aswan)

Topik:

BPK

Berita Sebelumnya

Tamparan Keras untuk Ganjar Ketika Puan Resmikan Akses Air Bersih di Wonogiri

Berita Selanjutnya

Tanggapi Rencana Buruh Demonstrasi di Depan Gedung KPU, Komisioner: Mohon Maaf Lahir Batin

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

22 jam yang lalu

Hukum
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

BPK Didesak Audit Perdin Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi: Jangan Anggap Perusahaan "Nenek Moyangnya"!

1 Oktober 2025 12:32 WIB

Ekonomi
Skandal BLBI-BCA kembali mencuat, menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya terkait dugaan manipulasi harga saat Djarum Group mengakuisisi 51 persen saham BCA, yang disebut-sebut dibeli jauh di bawah nilai sebenarnya. Gedung PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. Foto: Dok MI/Aan

Ekonom Dorong Audit Investigasi Dugaan Patgulipat Pengambilalihan BCA oleh Djarum Group

27 Agustus 2025 09:17 WIB

Hukum
PT Hutama Karya (HK) (Persero). Foto: Dok MI/Aan

Hutama Karya Rugikan PT SMI Rp 194,68 M atas Pekerjaan 5 Jalan Ini

25 Agustus 2025 12:26 WIB

Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Bank BJB: Rapuhnya Integritas Lembaga Auditor Negara

21 Agustus 2025 20:57 WIB

Hukum
Ahmadi Noor Supit di KPK, Rabu (20/8/2025). Foto: Dok MI/Ant

KPK Ulik Eks Anggota BPK Ahmadi soal Dugaan Pengkondisian Audit Bank BJB

21 Agustus 2025 00:54 WIB