Ikut Soroti Perdebatan Politikus Gerindra vs Golkar soal Impor Baja, FPDIP: Harusnya Bicara Sesuai Data Akurat

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 12 Mei 2022 19:42 WIB
Jakarta, MI - Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus ikut angkat bicara terkait perdebatan antara politikus partai Gerindra, Andre Rosiade dengan politikus Golkar, Mukhtarudin terkait impor baja. Deddy menekankan kepada pihak-pihak yang mempersoalkan skema impor baja harus berdasarkan dengan fakta yang jelas. "Saya harap semua bicara dengan data yang akurat agar tidak terkesan debat kusir. Faktanya memang masih ada gap antara kebutuhan baja nasional yang mencapai 15 juta ton dengan kemampuan produksi baja yang berada dikisaran 13 juta ton per tahun," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (12/5). Menurutnya, wajar saja ada impor baja secara umum dan produk baja untuk kebutuhan tertentu yang belum bisa disediakan oleh industri nasional. "Menurut saya debat itu seharusnya jadi lebih produktif jika diarahkan untuk membahas roadmap meningkatkan kapasitas produksi dan variasi produk baja di dalam negeri," lanjut Deddy. Deddy menjelaskan, bahwa Pemerintah sudah punya kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam rangka memastikan terserapnya produk dalam negeri dan menstimulus investasi terkait baja dan produk turunannya. "Tinggal sekarang kesungguhan Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Investasi untuk membangun ekosistem industri baja yang sehat dan kompetitif," tutupnya. Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta rekannya dari Komisi VI DPR RI Andre Rosiade agar memahami permasalahan impor baja secara utuh. "Mestinya yang bersangkutan sebelum melempar statment ke ruang publik untuk terlebih dahulu memahami kebutuhan baja dalam negeri seperti apa. Agar tidak ngawur statementnya," tegas Mukhtarudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5). (La Aswan)

Topik:

Impor baja

Berita Sebelumnya

Jawab Kritik Andre Rosiade, Mukhtarudin Tegaskan Impor Baja untuk Penuhi Industri Hilir

Berita Selanjutnya

Benny Susetyo: Jangan Ulangi Kediktatoran seperti Dinasti Marcos di Filipina