YLBHI: Rancangan KUHP Nihilkan Tanggung Jawab Pemerintah Entaskan Gelandangan

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 29 Mei 2022 02:45 WIB
Jakarta, MI - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) luput menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam mengentaskan gelandangan. Dia menjelaskan, pemerintah dalam RKUHP tersebut justru mengenakan denda pada orang-orang yang menggelandang, yaitu Pasal 432. "Pasal ini disalin dari KUHP versi lama yakni Pasal 505 ayat 1 tanpa adanya evaluasi," kata Isnur dalam catatan kritisnya atas RKUHP, Sabtu (28/5). Padahal, lanjut Isnur, upaya untuk mengurangi gelandangan merupakan ranah lembaga eksekutif di bidang perlindungan sosial dan melalui program penanggulangan kemiskinan. Dalam RKUHP tahun 2019, hal tersebut termaktub dalam Pasal 432 yang berbunyi "Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I." Dalam kitab lama, perihal gelandangan diatur di Pasal 505 ayat 1 yang berbunyi, "Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan." Isnur kemudian menggarisbawahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyebut fakir miskin dan anak terlantar mestinya dipelihara oleh negara. "Dengan begitu harusnya dilakukan langkah-langkah non-represif," ujarnya. Isnur melihat hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Pemerintah disebut seharusnya menjalankan tugas dalam perlindungan fakir miskin serta anak terlantar terlebih dahulu. "Hukum pidana merupakan ultimum remedium, dalam konteks menggelandang, harusnya pemerintah mengambil langkah yang sejalan dengan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945," ucap Isnur. Beberapa pasal dalam RKUHP dikritisi oleh koalisi masyarakat sipil. Selain itu, mereka juga mengkritisi sulitnya mendapatkan akses RKUHP. Salah satu yang mendesak keterbukaan proses pembahasan undang-undang ini adalah Komnas Perempuan. La Aswan #ylbhi

Topik:

RKUHP gelandangan ylbhi

Berita Sebelumnya

Luhut akan Audit Perusahaan Sawit, FPDIP: Jangan Melebar Kemana-mana

Berita Selanjutnya

RIPS Prediksi hanya 6 Parpol yang Lolos ke Senayan pada Pemilu 2024

Berita Terkait

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi Pandiangan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hendri Jayadi: Dominus Litis Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindih

26 Mei 2025 17:05 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHP, Terancam Molor Lagi?

7 Mei 2025 14:51 WIB

Hukum
Lagu 'Bayar Bayar Bayar' mengkritik praktik korupsi di kalangan oknum kepolisian, dengan lirik yang menyoroti berbagai situasi di mana masyarakat merasa harus membayar untuk mendapatkan layanan atau menghindari sanksi. (Foto: Kolase MI/Aswan)

Lomba Kritik Polisi Digelar, Giliran Ada Lagu Bayar Bayar Bayar Malah Gerah!

24 Februari 2025 01:46 WIB

Hiburan
Band Sukatani (Foto: Dok MI/Ist/Net)

Lagu Bayar Bayar Bayar jadi Soal, YLBHI: Aparat Mengintimidasi Tak Ngerti Kode Etik Kepolisian

24 Februari 2025 00:25 WIB