DPR Pertanyakan Kontribusi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Kenapa?

Syamsul

Diperbarui 31 Mei 2022 18:00 WIB

DPR Pertanyakan Kontribusi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Kenapa?

Jakarta, MI - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mempertanyakan kontribusi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar beserta jajaran kementerian atas lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) 104 Tahun 2021. Perpres tersebut mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Menurut Hamka B Kady, Perpres tersebut niscaya akan berubah menyusul penyusunan rincian anggaran untuk tahun 2023. Ia menyebut aturannya akan memerlukan penyesuaian lebih lanjut. “Apakah pak menteri berkontribusi atas lahirnya Perpres 104? Karena ke depan pasti Perpres ini akan berubah untuk penganggaran tahun 2023. Banyak hal yang memerlukan banyak penyesuaian. Dimana letak peran bapak sebagai leading sektor di Kementerian Desa atau pembinaan desa,” kata Hamka B Kady, Senin, (30/5). Ia mencontohkan, soal alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 40 persen dari jumlah keseluruhan anggaran desa. Besarnya alokasi anggaran BLT, sebut Hamka, justru tidak berkontribusi menyelesaikan persoalan kemiskinan di tingkat desa. “BLT rasa-rasanya tidak menyelesaikan persoalan tuh Pak Menteri. Hanya menggunting saja pemikiran kita bahwa memperbesar konsumsi untuk menambah pertumbuhan ekonomi. Itu oke, tapi tidak tepat sasaran. Karena sudah ada perlindungan sosial lainnya,” urainya. Legislator asal Sulawesi Selatan dari Fraksi Golkar itu menginginkan Menteri Desa bisa menelurkan kebijakan atau konsep sehingga dana desa ini benar-benar bisa dikelola secara profesional. Meski disadarinya, sumber daya manusia (SDM) di desa tidak bisa serta merta dilepas. Tapi ia mendesak pemerintah harus mencari jalan tengah dan solusi dari persoalan tersebut. “Anggaplah Perpres 104 tidak diubah sekarang, tapi tahun 2023 itu bisa saja BLT itu bukan lagi kewenangan Kementerian Desa. Perlindungan Sosial ini ada di Kementerian Sosial, termasuk PKH,” tegasnya. “Jangan biarkan Menteri Keuangan sendiri yang bikin. Apa yang tertera di Perpres 104 itu, mungkin Menteri Desa tidak bisa berbuat banyak, makanya saya mendorong untuk berbuat banyak memberi pandangan ke menteri keuangan,” sambung Hamka. Lebih jauh, menurut laporan dari menteri keuangan, anggaran desa tidak akan berkurang. Justru akan bertambah tahun depan. Disini makanya Menteri Desa beserta jajaran harus berperan aktif terkait apa yang harus dilakukan. Harus ada terobosan untuk tahun 2023. “Mari sama-sama memikirkan lokusnya. agar program yang dicanangkan bermanfaat bagi masyarakat,” tekannya. Apalagi ada istilah miskin ekstrem. Itu pekerjaan rumah selanjutnya. “Apa sentuhan bapak. Di daerah pemilihan saya ada di kabupaten Jeneponto. Intinya mohon pemikiran bapak menteri, karena yang terlibat dengan menteri keuangan adalah bapak bukan saya. Kita ketemu lagi di badan anggaran, saya akan komentari sampai habis,” pungkasnya. (La Aswan)

Topik:

DPR RI Menteri Desa

DPR Pertanyakan Kontribusi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Kenapa?

Berita Sebelumnya

DPR Hentikan Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Berita Selanjutnya

Panitia Khusus DPD RI Bahas Progres Perubahan UU Cipta Kerja Dengan Kemenkumham RI

Berita Terkait

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K